Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan pengujian sejumlah pasal mengenai proses sertifikasi halal dan definisi produk halal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pemohonnya adalah Paustinus Siburian yang berprofesi sebagai konsultan hukum produk halal.
Permohonan yang tercatat sebagai Pemohon Nomor 8/PUU-XVII/2019 ini menyampaikan perbaikan permohonan sesuai masukan dalam sidang panel sebelumnya. Dalam sidang panel sebelumnya, Pemohon mempersoalkan diktum pertimbangan huruf b; Pasal 1 angka 1; Pasal 3 huruf a; Pasal 4; Pasal 26 ayat (2); Pasal 65; dan Pasal 67 UU JPH.
Namun, pasal-pasal a quo intinya mengatur kewajiban sertifikasi halal ini pernah dimohonkan pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2017 yang juga dimohonkan oleh Paustinus Siburian. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan tidak menerima karena mengganggap permohonannya kabur atau tidak jelas. MK tidak memahami apa yang sesungguhnya yang diinginkan Pemohon.
Dalam sidang, Paustinus menjelaskan isi perbaikan permohonan yang disesuaikan dengan saran yang diberikan Majelis Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah menambah jumlah pasal yang diuji yakni Pasal 60 UU JPH.
“Soal nebis in idem, saya menambahkan ketentuan Pasal 60 UU JPH sebagai dasar bahwa dalam pandangan saya, ini bukan nebis in idem,” ujar Paustinus dalam sidang perbaikan permohohan, Selasa (12/2/2019) seperti dikutip situs MK.
Pasal 60 UU JPH menyebutkan, “MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk.”
Dengan begitu, Pemohon mengubah fokus permohonan yang semula mempermasalahkan mengenai sertifikasi halal menjadi produk halal. “Saya tidak keberatan dengan kewajiban sertifikasi halalnya. Tapi saya ikuti saran Yang Mulia Ketua Panel, dirombak menjadi kata ‘produk’-nya yang menjadi persoalan,” ujarnya di hadapan Majelis Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.
Mengutip materi permohonan, Pemohon menguji diktum pertimbangan huruf b, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 UU JPH. Pasal-pasal a quo pernah diujikan Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2017 yang telah diputus MK dan dinyatakan tidak diterima.
Bagi Pemohon, bagian Menimbang huruf b diantara kata “agama” dan “untuk” seharusnya diselipkan kata “Islam”. Demikian juga dengan kata “masyarakat” harusnya “umat Islam”. Pemohon beralasan tujuan UU JPH untuk menjamin setiap pemeluk agama ”Islam” untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan “umat Islam”.
Selengkapnya, bunyi bagian Menimbang huruf b yaitu “bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.” Padahal, dalam Pasal 1 angka 2 UU JPH disebutkan, “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”
Akan tetapi, Pemohon menilai UU JPH menyamaratakan semua agama sebagai yang mengenal konsep haram (atau halal). Dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU JPH yang justru bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Pemohon berpendapat Pasal 4 UU JPH menimbulkan ketidakpastian mengenai apa yang sebenarnya yang menjadi target dari UU a quo, yang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Menurut Pemohon, kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada produk itu sendiri sangat merugikan Pemohon. Seharusnya ada penegasan tidak halal itu untuk siapa. Sebab, tidak halal menurut syariat Islam tidak berarti tidak halal menurut agama/kelompok lain. Jika dalam kemasan atau bagian produk hanya disebutkan “tidak halal”.
Untuk itu, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
