Rumor itu ternyata benar. Diklarifikasi langsung oleh Kapolri Timur Pradopo, Mabes Polri membenarkan informasi tentang adanya aliran dana pengamanan dari PT Freeport Indonesia. Menurut Timur, walaupun Polri dibiayai negara, tetapi pemberian dana dari pihak luar untuk operasi pengamanan tetap diperkenankan. Polri, lanjutnya, siap diaudit. “Dana itu bisa diaudit saya kira. Tanya asisten operasi,” ujarnya, Jumat (28/20).
Dalam konteks PT Freeport, kata Timur, situasi dan kondisi di Papua cukup sulit. Anggota Polri, misalnya, kerap terancam oleh aksi-aksi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, kegiatan pertambangan PT Freeport di bumi Cendrawasih itu telah berjalan puluhan tahun. Makanya, Timur menilai pemberian PT Freeport sama halnya dengan dana operasi lainnya.
Menurut Timur, apa yang diberikan PT Freeport kepada anggota Polri di lapangan tidak dilarang. Dia melihat itu sebagai uang tambahan penghasilan bagi anggota Polri. Timur mengibaratkan, “orang yang diamankan memberi uang makan”. Apalagi, pemberian itu atas pengetahuan atasan dari anggota Polri yang bersangkutan.
Atas dasar itulah, Mabes Polri tidak terpikir untuk melakukan tindakan disiplin terhadap anggotanya yang menerima uang tambahan dari Freeport. “Sekali lagi, itu adalah keadaan di lapangan yang sulit,” tukasnya.
Dihubungi hukumonline, Koordinator Kontras Haris Azhar berpendapat dana yang diberikan PT Freeport menyebabkan aparat Polri tidak independen. Hal itu, kata Haris, terlihat jelas di lapangan ketika aparat berlaku represif terhadap serikat pekerja PT Freeport yang menggelar demonstrasi. “Itu artinya mereka berpihak kepada Freeport, itu akibat mereka dapat uang Freeport,” ujarnya.
Haris mengusulkan agar keuangan Polri diaudit oleh tim yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah. Tidak hanya itu, dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Menurut Haris, lembaga negara seperti Polri lazimnya menerima uang dari APBN. Jika ada lembaga negara yang menerima uang di luar APBN, maka itu patut dipertanyakan.
“Apakah pendapatan itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Kalau belum berarti ada dugaan korupsi. Dan itu harus KPK yang bekerja. Sekarang KPK-nya berani tidak?” tandasnya.
Mengaku transparan
Sementara itu, Juru bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan pihaknya selalu melaporkan secara transparan setiap pengeluaran dan pemasukan dana. Hal itu termasuk pengeluaran PT Freeport terkait keamanan.
“Dana tersebut selalu diinformasikan secara transparan di website perusahaan. Jadi setiap tahunnya, selalu diinformasikan secara transparan dan bisa diakses oleh publik,” ujarnya melalui surat elektronik kepada hukumonline.
Berdasarkan penelusuran hukumonline, laman resmi PT Freeport http://www.ptfi.com menjelaskan sistem penanganan keamanan yang dijalankan perusahaan. PT Freeport menyatakan “Sebagai bagian dari program keamanan kami, perusahaan memiliki departemen pengamanan internal yang melakukan fungsi seperti perlindungan sarana perusahaan, pemantauan pengiriman barang melalui bandar udara dan terminal, membantu pengendalian lalu lintas, dan memberi bantuan operasi penyelamatan”.
Di laman resminya, PT Freeport mengaku memiliki karyawan satuan pengamanan PTFI yang jumlahnya sekitar 750 orang. Satuan pengamanan ini tidak membawa senjata dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang diembannya sebagai petugas pengamanan internal. Selain itu, masih dikutip dari http://www.ptfi.com, PT Freeport menyatakan, sebagaimana berlaku bagi semua usaha dan warga Indonesia, pihaknya juga bergantung pada Pemerintah Indonesia untuk pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum dan perlindungan manusia dan harta benda.
“Dalam rangka itu Pemerintah Indonesia bertanggung jawab menugaskan anggota Polri dan TNI berikut pembiayaan dan pengaturannya. Dari awal kegiatan PTFI, dikarenakan keterbatasan sumberdaya Pemerintah Indonesia dan lokasi Papua yang terpencil serta pembangunannya yang tertinggal, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan logistik dan infrastruktur dari perusahaan selain biaya tunjangan untuk penyediaan jasa tersebut,” demikian dijelaskan http://www.ptfi.com.
Jumlah personil pasukan keamanan pemerintah yang bertugas di wilayah tambang Freeport dan menerima dukungan dari perusahaan saat ini mencapai sekitar 1.860 orang, termasuk antara lain Satuan Polisi Air dan Udara di pelabuhan, satuan angkatan udara di bandara udara, pasukan anti-huruhara untuk penanganan gangguan sipil, maupun pengamanan garis batas dan lokasi pada tambang dan pabrik pengolahan.
Menurut Haris Azhar, apa yang diumumkan http://www.ptfi.com tidak cukup dan hanya formalitas belaka. PT Freeport seharusnya tetap mengumumkannya melalui media massa agar publik mengetahui pendapatan dan pengeluaran perusahaan itu, termasuk biaya pengamanan.
“Transparan ke siapa, kalau transparan ke publik kita tidak pernah tahu dan media juga tidak pernah angkat. Cuma contennya apa dibenarkan memberikan uang kepada aparat keamanan, ” pungkasnya.
