Wajahnya nampak tegar saat mendengarkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membacakan amar putusan. Duduk di kursi pesakitan mengenakan kemeja biru lengan panjang, Heru Hanindyo hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diganjar hukuman 10 tahun mendekam di balik sel jeruji besi setelah terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara ‘vonis bebas’ terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada tahun 2024.
Ketua majelis hakim, Teguh Santoso dalam amar putusannya menyatakan Heru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan menerima suap dan gratifikasi. Putusan tersebut menandakan tamat sudah karier Heru sebagai seorang hakim.
Heru dinilai terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kumulatif kedua.
“Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ujar Teguh saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Kamis (8/5/2025) sebagaimana dikutip dari laman Antara.
Baca juga:
- Korupsi di Balik Vonis Bebas, 2 Hakim Nonaktif PN Surabaya Dihukum 7 Tahun Bui
- MA Berhentikan Sementara 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur
- Karier Tiga Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur di Ujung Tanduk
Heru Hanindyo saat akan menjalani persidangan. Foto: RES
Vonis majelis hakim yang diberikan terhadap Heru jauh lebih ringan ketimbangan tuntutan penuntut umum. Dalam requisitor jaksa, Heru dituntut hukuman selama 12 tahun penjara. Tak hanya itu, penuntut umum menuntut Heru membayar denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan badan.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim membeberkan pertimbangan memberatkan. Yakni perbuatan Heru tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta melanggar sumpah jabatan sebagai hakim.
