Kartel Banyak Berlindung di Balik Kebijakan Pemerintah
Berita

Kartel Banyak Berlindung di Balik Kebijakan Pemerintah

Jangan hanya mengandalkan Undang-Undang No.5/1999 kalau mau mengikis praktek persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Pemerintah juga harus aktif untuk mengeluarkan keputusan-keputusan politik, mengingat banyak praktek-praktek persaingan yang tidak sehat kerap muncul dari kebijakan pemerintah sendiri di masa lalu.

Leo/APr
Bacaan 2 Menit
Kartel Banyak Berlindung di Balik Kebijakan Pemerintah
Hukumonline

Menurut anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjuddin Noer Said, praktek kartel di Indonesia banyak berlindung di balik kebijakan pemerintah. Di Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999), secara spesifik larangan melakukan kartel ada di Pasal 11. Namun ada pasal-pasal lain yang sebenarnya juga merupakan bentuk lain dari kartel. Seperti, Pasal 5 mengenai penetapan harga dan pasal 9 mengenai pembagian wilayah.

Tadjuddin mencontohkan adanya Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang mengatur harga dan pemasaran semen beberapa waktu lalu. Kemudian Asosiasi Panel kayu Indonesia (APKINDO) yang mengatur pemasaran untuk ekspor dan PT Pusri yang mengatur pemasaran dari produsen-produsen pupuk.

Meski sebagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbau kartel sudah dicabut, masih banyak sektor-sektor lain belum terjamah. Tadjuddin mencontohkan dua kasus berbau kartel yang sempat dikeluarkan rekomendasinya oleh KPPU, yaitu kasus penetapan tarif taksi oleh Organda dan kasus penetapan tarif angkutan udara oleh Indonesia National Carier Association (INACA).

Pihak Organda mengatakan bahwa penetapan tarif taksi tersebut merupakan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Gubernur.

Demikian pula halnya INACA yang mengatakan bahwa perbuatan dan perjanjian yang mereka buat adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). Namun setelah KPPU beraudiensi dengan pihak pemerintah, akhirnya disadari bahwa tindakan tersebut memang tidak sesuai dengan UU No.5/1999.

Kendatipun demikian, Tadjudin berpendapat bahwa masalah persaingan usaha, termasuk kartel, tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan UU No.5./1999. Melainkan, harus diikuti dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Ia mengambil contoh merger dua perusahaan yang berlangsung di luar negeri namun membawa dampak di Indonesia.

Misalnya merger dua perusahaan di bidang telekomunikasi, meski pelaku usaha di Indonesia terkena dampaknya namun Indonesia tidak bisa menjatuhkan sanksi karena UU No.5/1999 memang tidak bisa menjangkau perbuatan tersebut. Yang paling mungkin dilakukan adalah mengeliminir dampaknya di Indonesia. "Harus ada mekanisme hukum atau politik dari pemerintah yang bisa mengeliminir dampaknya," ujar Tadjuddin dalam seminar persaingan usaha di Jakarta (2/5).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info