Dalam proses terjadinya pemberian suap ini diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT Merial Esa yang bertindak dalam lingkungan korporasi. Perusahaan tersebut ternyata telah dipersiapkan untuk mengerjakan proyek Satelit Monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-Perubahan Tahun 2016.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan PT ME merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK. Sebelumnya lembaga antirasuah telah memproses 3 korporasi dalam kasus korupsi dan 1 korporasi dalam kasus pencucian uang."Yaitu PT DGI yang berganti nama menjadi PT NKE, PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, dan PT TRADHA (TPPU)," pungkasnya.
Febri berharap proses hukum ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh korporasi lainnya agar dapat menjalankan bisnis secara sehat dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Seperti membuat kebijakan internal perusahaan untuk tidak memberikan suap ataupun gratifikasi terhadap penyelenggara negara terkait pelaksanaan tugasnya, dan melakukan pengawasan yang ketat di internal agar tidak melakukan korupsi.
"Mencermati vonis terhadap korporasi pertama yang diproses KPK. yaitu terhadap PT DGl yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dilakukan penghapusan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama waktu tertentu. Hal ini tentu akan lebih merugikan bagi korporasi, sehingga akan lebih baik iika korporasi sejak awal menghindari praktek-praktek korupsi," pungkasnya.
Perkara dugaan suap Bakamla ini berawal dari terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Desember 2016 terhadap sejumlah orang, meiputi pejabat Bakamla dan pihak swasta dengan mengamankan uang sekitar Rp2 miliar.
Setelah itu KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi, Deputi Informasi Hukum, dan Kerjasama Bakamla; Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Merial Esa; dan dua anak buah Fahmi Hardy Stefanus dan M. Adami Okta.Kemudian, setelah menemukan adanya dugaan suap terkait pengaturan anggaran dI DPR, maka KPK memproses tiga orang lainnya, yaitu Fayakhun Andriadi (anggota DPR periode 2014-2019), Nofel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Orgamsasi Bakamla) dan Erwin Sya'af Arief (direktur di PT Rohde & Schwarz Indonesia). Para pelaku telah diputus bersalah oleh majelis hakim dan sebagian putusan telah berkekuatan hukum tetap.
















