Junaidi menambahkan, jika laporan tidak memenuhi Pasal 15 ayat (3), maka Sekretariat Komisi akan memasukan kasus itu ke dalam Buku Daftar Penghentian Pelaporan.
Cuma mengingatkan, kasus ini berawal dari adanya laporan Energi Utama tentang dugaan pelanggaran Pasal 20 dan 21 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Mitsubishi.
Pasal 20, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. |
Pasal 21, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalani menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. |
UU No. 5/1999
Mitsubishi diduga menggunakan segala informasi milik Energi Utama. Informasi itu sebagai referensi untuk menetapkan biaya produksi dan biaya-biaya komponen harga barang dan jasa dalam tender proyek tersebut.
Padahal di bulan September 2006, Energi Utama telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pra-proyek. Mereka mengaku telah menggelontorkan biaya tidak sedikit, termasuk untuk penyelesaian analisis dampak lingkungan (amdal).
Puncaknya, pada 12 Desember 2006, Dow Jones Newswires melaporkan bahwa Mitsubishi telah ditunjuk untuk menjalankan proyek hilir LNG di Senoro–Matindok atau Donggi Senoro.
Sudah Penuhi Syarat
Selain merugikan Energi Utama, tindakan Mitsubishi menurut kuasa hukum Energi Utama, Rikrik Rizkiyana, berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, yakni berupa menurunnya pasokan gas di dalam negeri. Sebab perusahaan ini menunda pelaksanaan proyek hilir LNG di Senoro dan Matindok hingga 2012. Selain itu, lanjut dia, Mitsubishi telah menaikkan anggaran proyek sehingga jumlahnya membengkak menjadi AS$1,4 miliar.
