Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyimpulkan bahwa aturan mengenai kawasan dilarang merokok (KDM) di Jakarta belum efektif. Survei YLKI pertengahan Juni 2011 lalu memperlihatkan sebagian besar warga Jakarta masih merokok di tempat publik seperti hotel, restoran, dan tempat kerja swasta. Pengawasan jadi sorotan utama, karena tempat-tempat seperti itu termasuk KDM.
Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, menjelaskan survei dilakukan terhadap 210 tempat, terdiri dari 70 hotel, 70 restoran, dan 70 tempat kerja swasta di Jakarta dengan melibatkan 420 responden. YLKI mensurvei pemahaman dan ketaatan warga Jakarta terhadap Peraturan Gubernur No 88 Tahun 2010 tentang KDM.
“Setengah responden adalah tamu atau pengunjung, dan setengah lagi karyawan ketiga tempat itu. Kami melakukan observasi dan wawancara langsung di tempat,” jelasnya dalam Presentasi Hasil Survei di Jakarta, Jumat (1/7).
Dikatakan Tulus, tim survei menjumpai lebih dari 57 persen responden perokok di hotel, 47 persen perokok di restoran, dan 70 persen perokok di tempat kerja swasta melanggar KDM. “Mereka merokok di area yang seharusnya steril dari asap rokok,” katanya.
Beragam alasan jadi dalih responden ketika diwawancarai tim survei. Beberapa tetap merokok karena merasa tak ada pengawasan. Sebagian lain mengaku tak melihat ada tanda dilarang merokok. “Bahkan, ada pula yang mengaku tetap merokok di luar KDM karena yakin tak ada sanksi tegas,” urai Tulus.
Padahal, lanjutnya, pemahaman masyarakat tentang keberadaan KDM melalui Pergub No 88/2010 itu cukup tinggi. Lebih dari 60 persen responden mengetahui adanya aturan KDM. “Malah, hampir 80 persen menyetujui keberadaan Pergub tersebut,” katanya.
Tulus menegaskan Pemda DKI tak perlu ragu mengimplementasikan KDM di berbagai tempat yang telah diatur dalam Pergub No 88/2010. “Pemda juga tak perlu ragu untuk menindak dan memberikan sanksi bagi pelanggar kebijakan tersebut.”
Syaratnya, upaya berlaku tegas ini juga harus didukung layanan pengaduan yang baik. Selama ini, kata Tulus kebanyakan masyarakat non-perokok tidak tahu adanya layanan pengaduan atas pelanggaran KDM meski Pemda DKI telah menyediakan hotline pengaduan.
“Hasil survei menunjukkan kurang dari 10 persen masyarakat tahu adanya hotine itu. Dari jumlah yang tahu, hanya sekitar dua persen yang memanfaatkan hotline untuk mengadu. Mereka yang tidak mengadu meski tahu ada layanan hotline mengaku tidak yakin aduan mereka akan ditindaklanjuti,” jelas Tulus.
Karena itu, Pemda DKI perlu juga memperbaiki layanan pengaduan yang diketahui dan dapat diakses masyarakat secara luas. Juga, Pemda harus meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta, khususnya para pengelola restoran, hotel, bahkan pusat perbelanjaan (mall).
“Kami yakin penerapan KDM di tempat-tempat seperti itu tidak akan mematikan aktivitas usahanya. Di banyak negara, justru penerapan KDM menjadikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi bisnis restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan,” lanjut Tulus.
Pernyataan ini didukung akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Widyastuti Soerojo. Ia meyakinkan, implementasi KDM justru akan berdampat positif kepada pelaku usaha restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. “Restoran atau hotel non-smoking jadi jualan utama di banyak negara,” katanya.
Widyastuti mengambil contoh di tiga negara, beberapa kota di Selatan Australia; New York, AS; dan Davao City, Filipina. Hasil studi menunjukkan, rasio omset restoran dan hotel di tempat-tempat tersebut justru naik setelah beberapa waktu menerapkan KDM.
Bahkan, lanjutnya, di Indonesia telah ada hotel dan restoran yang menerapkan KDM, yaitu di Surabaya Hotel Plaza, Surabaya. Widyastuti mengaku berdiskusi panjang dengan general manajer hotel tersebut. “Pihak hotel mengaku mereka punya tambahan materi promosi, yaitu non-smoking hotel, dan hal ini meningkatkan tingkat hunian,” katanya.
Hasil survei ini disambut baik Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Ridwan Panjaitan. “Kami menyambut baik hasil survei YLKI. Survei ini jadi masukan berharga bagi kami,” katanya.
Ridwan mengaku, perlu konsistensi penegakan aturan KDM oleh penegak hukum. Namun, ia juga meminta kerjasama dan kesadaran seluruh masyarakat agar aturan KDM ini berjalan efektif. “Masyarakat juga harus paham pentingnya menjaga area KDM bebas dari asap rokok,” pungkasnya.
