Keadilan prosedural ataupun keadilan substansial dinilai tidak akan berjalan tanpa adanya pembuktian berbasis teknologi digital. Hal ini terjadi sebab masifnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
"Hari ini, mau benar keadilan proseduralnya, mau benar terbukti keadilan substansialnya, tanpa dibuktikan lewat Keadilan Digital, semua berhenti," ujar Guru Besar Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), Prof. Danrivanto Budhijanto dalam AIlex Classroom - Professorship Lecture bertajuk 'Keamanan Siber di Era Kecerdasan Buatan: Perspektif Hukum, Regulasi, dan Keadilan Digital, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga:
Demi Lindungi Kreator, RUU Hak Cipta Bakal Atur Pajak dan Lisensi AI
AI Ubah Pola Riset Hukum, Mahasiswa dan Lawyer Diminta Tetap Asah Nalar Kritis
Prof. Danrivanto menjelaskan perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya pola baru dalam pembuktian hukum. Masyarakat kini bahkan secara tidak langsung telah menjadi "netizen forensik" melalui kemampuan memeriksa foto, video, hingga konten yang diduga dihasilkan oleh AI.
Fenomena "No Viral, No Justice" pun menunjukkan bagaimana masyarakat digital ikut menentukan arah pembuktian dan persepsi keadilan di ruang publik.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Prof. Danrivanto Budhijanto.
Tak hanya itu, menurutnya, perkembangan forensik digital saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan pemeriksaan perangkat elektronik, tetapi telah bergeser menjadi AI-based forensic. Seluruh ekosistem teknologi telah bertumpu pada data dan big data yang diolah lewat algoritma AI.
Perubahan itu mendorong profesi hukum untuk memiliki pemahaman teknis yang lebih kuat terhadap teknologi.
"Legal Personnel kita harus lebih Tech-Technical. Kita harus lebih paham hal-hal teknis, tidak semata-mata yuridis. Kebalikannya, dalam merespons itu, maka Tech-Technical Personnel harus lebih paham tentang apa yang terkait hukum," jelasnya.
