11 Negara
Semasa Yusril Ihza Mahendra menjabat Menteri Kehakiman, Pemerintah sempat mencabut bebas visa kunjungan singkat atas 37 negara. Berdasarkan asas resiprokal, hanya 11 negara yang mendapatkan fasilitas tersebut (Keppres No. 18 Tahun 2003). Pencabutan itu, antara lain disebabkan karena kemudahan visa yang diberikan sering disalahgunakan. Tidak sedikit orang asing yang menyalahgunakan visa untuk mencari pekerjaan di Indonesia, kata Yusril ketika itu (15/4/2003).
Terkait dengan visa on arrival, Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi hak kepada 21 negara. Ini mengurangi jumlah yang mendapat hak sebelumnya, yakni 48 negara dengan lama tinggal 60 hari. Kebijakan pengurangan itu mulai berlaku efektif per 1 Februari 2004.
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, ke-21 negara yang mendapatkan fasilitas VOA itu adalah Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Argentina, Brazil, Denmark, Uni Emirat Arab, Finlandia, Hungaria, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korsel, Norwegia, Perancis, Polandia, Swiss, Selandia Baru dan Taiwan.
Belakangan, ada surat permintaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang meminta agar jumlah negara penerima VOA ditambah. Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, ada 11 negara tambahan yang diusulkan antara lain Belanda, Swedia, Cina, India dan Saudi Arabia.
Semasa Yusril, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain terkait dengan besarnya tarif visa on arrival dan jenis visa lain. Perubahan tarif itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2004, sebagai pengganti PP No. 26 Tahun 1999. Bila ketentuan lama menggunakan ukuran 14 hari untuk visa kunjungan saat kedatangan, kebijakan baru (2004) menggunakan ukuran 3 dan 30 hari (lihat tabel).
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | ||||
VI. | Keimigrasian |
|
| |||
| 2. | Visa |
|
| ||
|
| a. | Visa singgah | Per orang | AS$ 15.00 | |
|
| b. | Visa kunjungan | Per orang | AS$ 35.00 | |
|
| c. | Visa kunjungan beberapa kali perjalanan | Per orang | AS$ 75.00 | |
|
| d. | Visa Kunjungan Saat Kedatangan |
|
| |
|
|
| 1) | 3 (tiga) hari | Per orang | AS$ 10.00 |
|
|
| 2) | 30 (tiga puluh) hari | Per orang | AS$ 25.00 |
|
| e. | Visa tinggal terbatas | Per orang | AS$ 60.00 | |
Sumber: Lampiran PP No. 4 Tahun 2004
Batas waktu atau lamanya tinggal bagi warga negara asing tampaknya termasuk bagian yang ikut dikaji ulang. Apakah cukup maksimal satu bulan atau minimal tiga hari, atau ditambah, akan dievaluasi, kata Hamid .
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Hamid Awaluddin membenarkan rencana pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian visa on arrival (VOA) selama ini. Dalam waktu dekat, akan ada pembicaraan antar departemen untuk membicarakan evaluasi tersebut. Namun, dalam penjelasannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/3), Hamid tidak menyebut secara pasti waktu pelaksanaan pertemuan.
Evaluasi tersebut bukan hanya melibatkan Ditjen Imigrasi dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga kepolisian dan keamanan. Bahkan, menurut Hamid, evaluasi akan dilakukan di bawah koordinasi Menko Polhukham Widodo AS.
Perubahan kebijakan itu antara lain dilatarbelakangi oleh adanya permintaan dari negara lain terhadap fasilitas VOA. Cina, misalnya, secara langsung meminta VOA karena besarnya jumlah warga negara Tirai Bambu itu yang berkunjung ke Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan baru ini tidak akan drastis menambah daftar negara yang akan mendapatkan VOA. Faktor jumlah warga negara tertentu yang datang dan tingkat keamanan tetap menjadi pertimbangan. Tidak semua negara akan mendapat fasilitas visa on arrival, ujarnya.
Tetapi, tegas Hamid, evaluasi tidak melulu soal penambahan jumlah negara yang mendapat fasilitas VOA. Evaluasi terhadap lamanya waktu tinggal di Indonesia (length of stay) juga akan dilakukan.
