Mengenai apakah perkara sengketa Pemilu 2019 akan lebih sedikit karena adanya wacana people power, Bayu tak sependapat. Baginya, jumlah perkara sengketa Pemilu 2019 di MK diprediksi semakin bertambah karena jumlah peserta pemilunya dan daerah pemilihan (dapil) pun bertambah.
“Kemungkinan (potensi) kecurangan yang terjadi dalam sengketa pemilu juga bertambah. “Jadi, tak menutup kemungkinan kemandirian KPU diawasi oleh MK sebagai pemutus penyelesaian sengketa pemilu,” ujarnya.
Feri Amsari melihat pernyataan beberapa elit politik soal potensi people power hanya diksi hasutan dan menakut-nakuti. “Makna menggunakan people power jika kalah dalam pemilu (karena kecurangan) sama saja bermakna MK tidak akan dipercaya. Namun, MK satu-satunya jalan untuk mendapat legitimasi perselisihan hasil perolehen suara dalam pemilu bila diduga terjadi kecurangan. Jadi ini, people power jenis apa?”
Menurutnya, jika pada masa reformasi maka bisa saja terjadi gerakan people power yang situasinya memungkinkan untuk itu. Misalnya, keberpihakan militer, kondisi ekonomi yang carut-marut. “Tetapi kondisi kehidupan masyarakat saat ini tidak seperti itu, damai-damai saja. Berbeda degan kondisi tahun 1998,” lanjutnya.
Ia menyarankan agar orang yang melontarkan pernyataan people power lebih baik berkonsentrasi mempersiapkan diri potensi digugat atau menggugat atas perselisihan hasil pemilu di MK. “Untuk itu, sebaiknya kedua paslon presiden dan wakil presiden atau calon anggota legislatif melalui kader partai atau relawannya mempersiapkan, merekam jika terjadi kecurangan yang dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa pemilu di MK,” sarannya.
Sebelumnya, Amien Rais mengancam akan melakukan pengerahan massa bila ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Pengerahan massa ini lebih dipilih Amien daripada menggunakan mekanisme jalur penyelesaian sengketa pemilu di MK sesuai undang-undang (UU).
Pernyataan itu dilontarkan saat Apel 313 pada 31 Maret 2019 lalu. Sebab, Amin menilai selama ini banyak permasalahan dalam Pemilu 2019 ini, seperti permasalahan DPT, hingga isu ketidaknetralan aparat, penyelenggara pemilu.
