Ekspos besar-besaran tragedi kematian Cliff Muntu, Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), akhirnya kembali menguak kasus serupa sebelumnya yang terjadi di kampus yang terletak di Jatinangor, Sumedang tersebut. Sejumlah media massa mengungkapkan berita yang cukup mencengangkan, bahwa di tengah-tengah ramainya kasus Cliff, para terpidana kasus kematian Wahyu Hidayat masih melenggang bebas. Beberapa diantaranya bahkan bekerja seperti biasa sebagai aparat pemerintahan di sejumlah daerah.
Padahal, para terpidana kasus yang terjadi ketika IPDN masih bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) telah mendapatkan vonis dari pengadilan yang menyatakan mereka bersalah sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Upaya hukum yang mereka lalui pun sudah nyaris lengkap yakni mulai dari pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Sumedang sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Lebih mencengangkan lagi, kasus yang dibagi menjadi tiga berkas ini sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap sejak dua tahun yang lalu.
Data Persidangan Kasus Kematian Wahyu Hidayat
Terdakwa | Dakwaan | Tuntutan | Vonis |
1. Dekky Susandi Irmansyah Effendi 2. Oktaviano Minang Santoso 3. Gema Awal Ramadhan 4. Yopi Maulana Abdillah 5. Dena Rekha Febrianto 6. Bangun Robinson Napitupulu 7. Dadang Hadisurya 8. Yayan Sofyan | Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP | 5 Tahun | � 15 April 2004, Putusan PN Sumedang: masing-masing 10 bulan penjara � 7 Juli 2004, Putusan PT Bandung: masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara � 25 Januari 2005, Putusan MA: menguatkan putusan PT Bandung
|
Hendy Setiayadi | Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 56 ke-2 KUHP | 3,5 Tahun | � 15 April 2004, Putusan PN Sumedang: 7 bulan penjara � 15 Juli 2004, Putusan PT Bandung: 1 tahun 6 bulan penjara � 25 Januari 2005, Putusan MA: menguatkan putusan PT Bandung |
Sandra Rachman | Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHP | 3,5 Tahun | � 15 April 2004, Putusan PN Sumedang: 7 bulan penjara � 7 Juli 2004, Putusan PT Bandung: 7 bulan penjara � 29 September 2005, Putusan MA: menguatkan putusan PT Bandung |
Sumber: Kapuspenkum Kejagung
Tidak tahu persis teknis bagaimana itu (terlambat,red.), tetapi dari pengalaman memang ada proses perjalanan putusan itu sampai ke Kejaksaan Negeri Sumedang. Nanti, perlu saya tanyakan secara detil, demikian penjelasan maksimal yang dapat diberikan Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi, terkait keterlambatan eksekusi tersebut.
Salman membantah kalau Kejaksaan dikatakan lamban karena Kejari Sumedang sebenarnya sudah melakukan upaya mengirim surat bantuan pemanggilan para terpidana kepada Rektor IPDN. Surat tersebut dikirimkan pertama kali setahun lalu, tepatnya 31 Juli 2006. Anehnya, Kejari Sumedang membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk melayangkan surat kedua. Perlu dicatat, Cliff ditemukan tewas di barak Kampus IPDN pada 2 April 2007.
Satu lagi belum tertangkap
Karena tidak datang, ya dicari untuk dilakukan upaya paksa ditangkap, tukasnya. Kejari Sumedang dibantu dengan tim intelejen kemudian melakukan pencarian dimana keberadaan terpidana. Gema Awal Ramadhan menjadi terpidana pertama yang berhasil diciduk oleh Kejari Sumedang. Berdasarkan informasi Gema, kemudian mengejar terpidana lainnya dan berhasil menciduk delapan orang. Hingga saat ini, satu orang lagi yakni Sandra Rachman masih dalam pencarian.
Hasril Hertanto, Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), menenggarai ada yang tidak beres dibelakang keterlambatan eksekusi terpidana kasus kematian Wahyu Hidayat. Umumnya, jaksa selalu beralasan telatnya pengiriman putusan dari pengadilan seringkali menghambat upaya eksekusi. Namun, dalam kasus ini alasan tersebut tidak masuk akal mengingat pada bulan Juli 2006, Kejari Sumedang telah mengirimkan surat ke Rektor IPDN dalam rangka eksekusi. Logikanya, putusan telah diterima sebelumnya, tuturnya.
Hasril justru menduga ada �permainan' yang melibatkan aparat jaksa setempat. Untuk itu, menurutnya, Kejagung seharusnya memanggil jaksa terkait untuk dimintai keterangan. Bahkan, Hasril memandang tidak hanya Kejagung yang seharusnya responsif, tetapi juga Komisi Kejaksaan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku jaksa.
Sayangnya, mereka (Komisi Kejaksaan, red.) selama ini terbentur dengan MoU yang mengharuskan setiap laporan masyarakat diproses secara internal terlebih dahulu, ujarnya dengan nada pesimis. Terkait hal ini, Salman hanya berucap pendek, Itu nanti Kejaksaan Tinggi yang akan melakukan evaluasi.
