Kejaksaan Dinilai Setengah Hati Berantas Korupsi
Aktual

Kejaksaan Dinilai Setengah Hati Berantas Korupsi

ANT
Bacaan 2 Menit
Kejaksaan Dinilai Setengah Hati Berantas Korupsi
Hukumonline

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), YLBHI dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) menyatakan Kejaksaan Agung sampai sekarang masih setengah hati dalam pemberantasan korupsi.

Upaya perburuan koruptor yang setengah hati oleh kejaksaan dapat dilihat dari tidak adanya informasi yang jelas mengenai perkembangan proses eksekusi terpidana korupsi. Pihak kejaksaan agung juga tidak membuka kepada publik secara detail koruptor yang kabur atau belum dieksekusi dan siapa yang telah dieksekusi, kata Tama S Langkun dari ICW melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dikatakannya jika membuka laman resmi Kejaksaan Agung hanya ada tujuh terpidana yang terpampang dalam daftar buron/DPO, padahal berdasarkan catatan koalisi dari 40 yang belum dieksekusi terdapat paling tidak 25 terpidana yang masuk DPO dari 10 Kejaksaan Tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

Ia menambahkan beberapa terpidana yang masuk DPO memang terpampang, namun lebih banyak yang tidak dipublikasikan. Kalaupun koruptor tersebut sudah dieksekusi, informasi tersebut tidak ditemukan di laman resmi Kejaksaan Agung.

Selain eksekusi hukuman badan yang belum dilaksanakan, eksekusi terhadap uang pengganti hasil korupsi pun tidak berjalan dengan maksimal. Terbukti dari Laporan Hasil verifikasi BPKP ke Kejati seluruh Indonesia per 31 Agustus 2007 yang menyebutkan, jumlah uang pengganti yang harus segera dieksekusi adalah sebesar Rp8.527.204.986.602,63 dan 189,595,132.62 dolar AS, katanya.

Sedangkan yang baru diselesaikan adalah Rp2.675.908.106.317,55 dan belum tertagih adalah sebesar Rp5.851.296.862.285,08.

Perkembangan terbaru berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas Auditorat Utama Keuangan Negara I Di Jakarta (Nomor : 57/Hp/Xiv/07/2013 Tanggal: 2 Juli 2013) Tentang Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 Pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Dan Kejaksaan Negeri Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat menyebutkan Saldo piutang dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI per 30 Juni 2012 khusus untuk uang pengganti adalah sebesar Rp12.761.269.954.983,50 dan 290.408.669,77 dollar AS," katanya.

Hal ini sungguh disayangkan, karena pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya pengembalian kerugian negara (asset recovery), katanya.

Ia juga menyoroti masalah eksekusi Yayasan Supersemar yang dalam gugatan perdata pada tahun 2010 Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Suharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp3,17 triliun. Namun hingga saat ini proses eksekusi terhadap putusan tersebut juga belum berhasil dilaksanakan. "Bahkan Kejaksaan berniat mengajukan Peninjauan Kembali karena alasan salah ketik dalam putusan MA, katanya.

Selain itu pihak kejaksaan agung juga belum melakukan proses hukum perdata terhadap enam yayasan milik Soeharto lainnya lain yaitu, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora yang juga merugikan keuangan negara hingga triliuan rupiah.

Karena itu, pihaknya mendesak Kejagung untuk melakukan percepatan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi, termasuk memburu dan membawa pulang para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri untuk dieksekusi di Indonesia, mengeksekusi uang pengganti dan denda yang telah dijatuhkan kepada para terpidana korupsi untuk memaksimalisasi usaha asset recovery.

Mengumumkan proses eksekusi yang berjalan atas perkara korupsi beserta koruptor yang masuk DPO di laman resmi kejaksaan ataupun media massa, sehingga masyarakat bisa turut memantau perkembangan turut berpartisipasi dalam proses eksekusi terpidana korupsi.

Segera melakukan proses eksekusi terhadap Putusan Yayasan Supersemar. Salah ketik dalam putusan MA soal (tertulis Rp 3,7 juta seharusnya Rp 3,7 triliun) seharusnya tidak menyebabkan kejaksaan menunda eksekusi tersebut, katanya.

Mengajukan gugatan perdata terhadap enam yayasan milik Soeharto lainnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info