Meskipun banyak kebijakan yang kondusif pada tataran regulasi, Komnas Perempuan menilai implementasinya masih belum memperlihatkan kemajuan berarti. Perempuan masih mengalami diskriminasi hukum. Perempuan korban kekerasan, terutama korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual mengalam reviktimisasi (korban berulang) akibat proses hukum yang mengedepankan prosedural dan belum menghadirkan keadilan bagi korban. Akibatnya, terobosan hukum yang dihasilkan seringkali tidak efektif.
“Terobosan hukum tadi belum mampu memenuhi hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan,” kata Ketua Komnas, Yuniyanti Chuzaifah. “Produk legislasi banyak yang tidak menjawab dan menyelesaikan akar masalah,” sambungnya.
Kondisi inilah yang disebut Komnas Perempuan sebagai stagnansi hukum. Catatan Tahunan Komnas menelurkan gambaran singkat: stagnansi sistim hukum menggantung asa perempuan korban kekerasan.
