Kekhilafan Hakim Jadi Alasan PK Gayus
Berita

Kekhilafan Hakim Jadi Alasan PK Gayus

Kuasa hukum Gayus menyayangkan majelis kasasi yang masih menggunakan ajaran melawan hukum materil. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah membatalkannya.

Nov
Bacaan 2 Menit

Dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu primair, majelis kasasi hanya mendasarkan pada satu alat bukti, yaitu pengakuan terdakwa. Hal ini, menurut kuasa hukum bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti.

Majelis kasasi, dalam uraiannya masih pula menggunakan pengertian “sifat melawan hukum materil” yang tidak dapat lagi digunakan untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi. Pengertian tersebut, diklaim kuasa hukum, telah dicabut Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

Kuasa hukum berkesimpulan majelis kasasi telah melampaui kewenangannya dengan bertindak sepertimajelis judex facti karena mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori PK Gayus, kuasa hukum berpendapat dakwaan kesatu primair dan subsidair tidak terpenuhi. Kemudian, karena dakwaan disusun secara kumulatif subsidairitas, secara keseluruhan dakwaan penuntut umum dinilai tidak terbukti.

Atas permohonan PK itu, penuntut umum Arif Zahrulyani tidak berkomentar apapun. Dia hanya menyatakan akan menanggapinya dalam kontra memori PK yang dibacakan hari Selasa pekan depan (23/10).

Majelis kasasi menghukum Gayus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta. Sebelumya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Gayus dengan pidana tujuh tahun penjara. Putusan pengadilan tingkat pertama ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Tak puas dengan putusan itu, Gayus dan penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis banding menghukum Gayus lebih berat dengan pidana penjara 10 tahun plus denda sebesar Rp500 juta.

Gayus dinyatakan bersalah melakukan empat tindak pidana korupsi. Keempat perbuatan tindak pidana itu adalah penyelewengan jabatan saat menangani pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, diduga menyuap penyidik polisi, diduga menyuap hakim, dan menghalangi penyidikan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info