Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan tak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sabir Alwi saat memaparkan makalahnya dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan I Hukum Kesehatan yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) di Universitas Yarsi Jakarta, Sabtu (20/11).
Paket ketiga UU yang dimaksud yaitu UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di bagian akhir dari ketiga undang-undang itu mengatur berbagai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi siapa saja khususnya tenaga kesehatan dan dokter yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
Bahkan, Pasal 201 UU Kesehatan jo Pasal 63 UU Rumah Sakit mengatur selain dipidana dan denda bagi pengurusnya, korporasi dapat dikenakan denda berupa tiga kali pidana denda untuk orang. Tak berhenti disitu, sanksi pidana tambahan berupa sanksi administratif bagi korporasi dapat dikenakan berupa pencabutan izin usaha/badan hukumnya oleh pejabat yang berwenang, meski penetapan pencabutan itu dimungkinkan diajukan ke PTUN.
Sabir menyadari bahwa sesuai ajaran kesalahan (schuld) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa). Seperti dalam Pasal 359, 360 KUHP baik itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dapat dipidana. Namun dalam ketiga undang-undang itu -yang aturannya bersifat khusus (lex specialis)- semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan.
Misalnya, dengan sengaja melakukan aborsi, membuat keterangan dokter palsu, operasional rumah sakit tanpa izin. “Jadi seorang dokter baru bisa dikriminalkan kalau perbuatannya itu sengaja dilakukan,” katanya.
Ia mengingatkan selama tenaga kesehatan dan dokter bekerja sesuai standar kode etik profesi dan pelayanan kesehatan, serta SOP, maka ia akan mendapat perlindungan hukum dan tidak akan mungkin dapat dikriminalisasi. “Berarti dia dianggap profesional dalam bekerja,” katanya.
Namun, Pasal 29 UU Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 itu berbunyi, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.
Mekanisme mediasi itu merupakan pilihan penyelesaian sengketa (nonlitigasi). Pasalnya, seseorang dimungkinkan menempuh jalur hukum lain (litigasi) misalnya melalui jalur perdata berupa gugatan ganti kerugian. Terlebih, Pasal 46 UU Rumah Sakit menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya. “Inilah solusi yang diberikan undang-undang jika terjadi kelalaian.”
Karena itu, ia berpendapat bahwa ketiga undang-undang itu telah memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan. “Bentuk perlindungannya jika ada kesengajaan dokter bisa dipidana, kalau pasien dirugikan karena kelalaian bisa menggunakan mediasi atau gugatan perdata,” pungkasnya.
Ia menambahkan sebenarnya penyelesaian sengketa bidang kesehatan lewat mediasi sudah berjalan, tetapi belum terlembagakan karena Keputusan Menteri Kesehatan hingga kini belum dibuat sebagaimana diamanatkan dalam UU Kesehatan. “Selama ini hanya face to face yang dilakukan komite medik rumah sakit dengan pasien yang dirugikan.”
Tak melanggar asas
Ketua MHKI M Nasser menegaskan aturan yang menyatakan kelalaian tenaga kesehatan tak bisa dipidana, tak melanggar asas hukum. Sebab, sesuai asas hukum lex specialis derogat lex generalis, aturan khusus dalam tiga paket undang-undang bidang kesehatan dapat mengenyampingkan aturan umum sebagaimana tertuang dalam KUHP. “Kalau ada undang-undang yang specialis, undang-undang yang generalis terabaikan,” jelasnya.
Nasser sebenarnya mengaku tidak sepakat jika kelalaian tak bisa dipidana sama sekali. Sebab, sesuai UU Praktik Kedokteran, masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dapat melaporkan kepada MKDKI. Jika terbukti melanggar kode etik, hasilnya diteruskan kepada organisasi profesi untuk dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pencabutan izin praktik, atau diwajibkan mengikuti diklat.
Laporannya itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk melapor secara pidana atau menggugat perdata di pengadilan. “Jadi kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan bisa saja dipidana jika kelalaian yang dilakukan sangat fatal atau berulang-ulang yang tidak semestinya dilakukan seorang dokter terdidik,” katanya.
Karena itu, ia berharap penegakan hukum dalam soal ini dapat diterapkan secara adil tanpa pandang bulu. Dampaknya, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan meningkat karena tenaga kesehatan atau dokter akan bersikap hati-hati. “Dokter akan hati-hati, dia tidak mau lalai.”
Dalam kesempatan yang sama, staf pengajar hukum kesehatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muhammad Arif Setiawan berpendapat kesulitan utama penegakan hukum kesehatan soal pembuktian ketika adanya dugaan malpraktek yang dilakukan dokter. Belum lagi, informasi medis tak diketahui banyak oleh pasien.
“Dari sisi pasien membuktikan malpraktik itu kesulitan yang luar biasa karena sumber dana dan ahli tak dimiliki pasien, mendatangkan tenaga ahli tidak murah. Misalnya pasien jantungnya mendadak berhenti, tetapi berhentinya jantung pasien karena apa?” kata Arif.
Karena itu, mekanisme mediasi harus dikembangkan untuk menciptakan win win solution. Sebab, faktanya kondisi/posisi pasien sangat lemah. “Kondisi yang rusak itu perlu di-restorative justice untuk memperbaiki kesalahan. Dokter senang, pasien juga senang. Jika mekanisme mediasi tak bisa menyelesaikan, baru sanksi pidana yang menyelesaikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir),” tambahnya.
















