Kementerian Perdagangan menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saat ini, revisi menjadi inisiatif DPR dan sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas).
”Jadi sebetulnya draf revisi UU No. 8/1999 sudah selesai di pemerintah, namun saat ini jadi inisiatif DPR,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang saat ditemui Hukumonline di Jakarta.
Menurut Moga, draf revisi UU sudah selesai hingga tahap harmonisasi di level pemerintah. Namun pasca diambil alih menjadi RUU Inisiatif DPR maka pemerintah masih menunggu bagaimana rancangan UU yang dibuat oleh DPR.
Baca juga :
- 5 Poin Penting dalam RUU Perlindungan Konsumen
- Ditjen Perlindungan Konsumen Pastikan LPKSM Masuk RUU Perlindungan Konsumen
Pemerintah juga sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan DPR melalui forum group discussion (FGD) dan rapat kerja (Raker) untuk membahas revisi UU. “Terkait kapan selesai, yang jelas saat ini kami masih menunggu hasil inisiatif DPR untuk kami bahas kembali,” jelas Moga.
Berdasarkan draf revisi UU No. 8/1999 yang diperoleh Hukumonline terungkap bahwa terdapat ketentuan mengenai perluasan hak dan kewajiban pelaku usaha. Misalnya pasal 8 menyebutkan kewajiban menyediakan layanan pengaduan konsumen serta memberi tanggapan dan/atau menindaklanjuti pengaduan konsumen serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang digunakan dan/atau jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.
