Kenaikan BBM, Menakertrans Imbau LKS Bipartit Dimanfaatkan
Berita

Kenaikan BBM, Menakertrans Imbau LKS Bipartit Dimanfaatkan

Untuk mencari titik temu antara pekerja dan pengusaha dalam menghadapi kenaikan harga BBM.

ADY
Bacaan 2 Menit
Kenaikan BBM, Menakertrans Imbau LKS Bipartit Dimanfaatkan
Hukumonline

Dalam rangka menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah, Muhaimin mengimbau kepada pengusaha dan pekerja untuk memanfaatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang ada di perusahaan. Menurutnya, dengan memanfaatkan forum tersebut, pengusaha dan pekerja yang diwakili serikat pekerja dapat menjaga hubungan industrial secara kondusif. Pasalnya, lewat forum tersebut dapat dibangun dialog antar keduanya untuk menghadapi kenaikan harga BBM.

Walau ada opini yang menyebut kenaikan harga BBM berpotensi mengakibatkan PHK massal, Muhaimin yakin hal itu tidak akan terjadi karena para pengusaha sudah memperhitungkan kenaikan tersebut. Baik dalam perencanaan keuangan dan biaya produksi di perusahaan. Serta melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk overhead perusahaan. Dengan melakukan beberapa langkah tersebut Muhaimin berpendapat kecil kemungkinan terjadi PHK massal dan tidak mengganggu kinerja perusahaan.

Selain itu Muhaimin menegaskan, perusahaan yang mampu dapat meningkatkan uang makan dan transportasi kepada para pekerjanya. “Tentunya harus dibicarakan secara bipartit dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan,“ katanya dalam keterangan pers yang diperoleh hukumonline, Senin (17/6).

Muhaimin juga mengajak semua pihak agar bekerja sama menekan dan menghilangkan praktik ekonomi biaya tinggi yang masih terjadi di berbagai daerah. Jika ongkos usaha mahal, Muhaimin memperkirakan bakal menghambat ekonomi. Sehingga pengusaha kesulitan mengembangkan usaha dan menyejahterakan pekerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut Muhaimin berupaya mendorong agar Pemda memperbaiki iklim ketenagakerjaan di wilayahnya dengan cara menghilangkan pungli dan biaya tidak jelas lainnya. Serta mempermudah perizinan.

Terpisah, Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi, mengatakan jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, maka tahun depan upah pekerja harus naik. Jika rencana itu direalisasikan dalam waktu dekat, Sofyan mengatakan pengusaha akan memikirkan langkah untuk para pekerja. "Kita akan memikirkan juga bagaimana untuk membantu mereka, khususnya untuk transportasi," tuturnya.

Sejalan dengan itu Sofyan menekankan tidak ada jalan lain untuk pengusaha selain membantu para pekerja agar kehidupan mereka tidak lebih susah ketimbang tahun sebelumnya. Namun bagi pengusaha, Sofyan memperkirakan kenaikan harga BBM itu tidak akan berdampak kepada industri. Pasalnya, ongkos yang dikeluarkan industri mengacu harga dunia.

Menanggapi hal tersebut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, berpendapat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada naiknya biaya operasional perusahaan. Sehingga, berpotensi membuat pengusaha kesulitan. Sekalipun Apindo mendukung kebijakan pemerintah itu, Timboel merasa para pengusaha sudah punya strategi untuk menghadapi kenaikan harga BBM. Salah satunya menaikan harga barang dan jasa yang diproduksinya.

Timboel menilai walaupun ada pengusaha yang dapat mengambil kesempatan momentum kenaikan harga BBM, namun terdapat sebagian pengusaha yang tidak mampu menghadapinya. Pasalnya, kenaikan itu akan menambah beban biaya produksi menjadi semakin mahal. Kondisi itu menurut Timboel akan memukul pengusaha menengah ke bawah dan UMKM. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM, maka muncul inflasi.

Pemerintah memprediksi jika kenaikan harga BBM bersubsidi 10 persen, akan menambah 0,7 persen inflasi. Seingga pemerintah memprediksi kenaikan harga BBM 37 persen menyebabkan inflasi 2,5 persen dan pada akhir tahun tingkat inflasi mencapai 7,5 persen. Menurut Timboel inflasi yang diprediksi pemerintah itu tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada naiknya biaya transportasi dan logistik. Bahkan suku bunga karena Bank Indonesia akan menaikan BI rate menjadi 6.25-6.50 persen. Belum lagi biaya listrik yang ditetapkan naik 15 persen tahun  ini, tentu menghasilkan inflasi yang lebih tinggi daripada prediksi pemerintah. “Momentum bulan puasa dan Idul Fitri 2013, anak masuk sekolah (Juli), natal dan tahun baru, akan menyumbang tingkat inflasi dari sisi permintaan,” tukasnya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Selasa (18/6).

Untuk menghadapi kenaikan harga BBM, Timboel memperkirakan pengusaha menengah ke bawah dan UMKM kecil kemungkinan untuk berstrategi dengan menaikan harga. Pasalnya, jika langkah itu dilakukan akan membuat produk barang dan jasa yang dihasilkan tidak laku karena tidak terjangkau masyarakat. Mengacu kondisi itu maka langkah yang akan ditempuh cenderung melakukan efisiensi biaya dengan cara pengurangan tenaga kerja.

Kenaikan harga BBM yang membuat harga barang dan jasa semakin mahal menurut Timboel mendorong produk murah dari luar negeri semakin merajalela. Seperti barang dari China dan negara Asia Tenggara, terus membanjiri pasar dalam negeri. Oleh karena itu Timboel mengatakan kenaikan harga BBM mematikan industri nasional karena tidak bisa bersaing dengan produk murah dari luar negeri.

Timboel mencatat negara lain dapat memproduksi barang murah karena mendapat subsidi dari pemerintahnya. Seperti pemerintah China, mengalokasikan subsidi energi, bahan baku dan tingkat suku bunga untuk menjaga industri nasionalnya. Alih-alih membangun industri, Timboel merasa kenaikan harga BBM akan mempercepat deindustrialisasi di Indonesia. “Para pengusaha akan beralih menjadi pedagang produk murah dari luar negeri,” urainya.

Terkait imbauan Menakertrans untuk mengedepankan LKS Bipartit untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM, Timboel menyebut dengan pernyataan itu pemerintah seolah “lepas tangan” atas masalah yang dihadapi di tempat kerja. Efisiensi biaya produksi dan overhead sebagaimana disebut Menakertrans menurut Timboel memicu konflik hubungan industrial semakin tinggi.

Bagi Timboel, dengan naiknya harga BBM maka upah minimum yang cenderung naik di tahun ini menjadi tidak berarti karena daya beli riil pekerja menurun. Untuk mengatasinya Timboel berpendapat sangat layak jika pekerja meminta tunjangan kemahalan kepada pengusaha karena kebijakan pemerintah tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info