Di tengah mewabahnya Covid-19 di Tanah Air, pimpinan Mahkamah Agung (MA) tetap melaksanakan promosi dan mutasi terhadap 73 hakim di seluruh Indonesia pada 9 Juni 2020 kemarin. Sebab, promosi dan mutasi para hakim sebagai agenda rutin dan berkelanjutan dalam rangka fungsi pembinaan, peningkatan profesionalitas dan kinerja peradilan.
“Ada sekitar 70-an hakim yang promosi dan mutasi saat masa Covid-19 tentu menyesuaikan kondisi keadaan yang ada. Jika belum bisa pindah ke tempat promosi dan mutasi yang telah ditentukan, tentu satuan kerja pengadilan akan memaklumi karena situasi dan kondisi masih dalam keadaan Covid-19,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada Hukumonline, Rabu (10/6/2020).
Abdullah mengakui program promosi dan mutasi hakim kali ini terkendala wabah pandemi Covid-19 yang belum bisa secepatnya dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Belum lagi, sejumlah transportasi baik melalui darat maupun udara belum sepenuhnya normal.
Jika masih belum ada penerbangan dan belum diperbolehkan memasuki wilayah/daerah tertentu promosi dan mutasi ditunda, ini dapat dimaklum karena keadaannya tidak seperti biasanya. Nanti setelah maskapai penerbangan normal ada tidak ada batasan memasuki wilayah tertentu segera pindah tugas sesuai promosi dan mutasi yang telah ditentukan.
“Tapi, SK promosi dan mutasinya tetap diberikan, hanya saja belum bisa pindah ke tempat promosi dan mutasi yang ditentukan karena keadaannya seperti saat ini,” kata dia.
Abdullah menjelaskan hakim yang dipromosi apabila seorang hakim tingkat pertama diangkat menjadi hakim tinggi atau menjadi ketua pengadilan negeri. Tetapi, jika hakim tingkat pertama dipindahkan ke pengadilan tingkat pertama lain adalah mutasi yang sifatnya periodik. Sedangkan promosi karena pangkat dan golongannya sudah memenuhi syarat dan ditambah dengan prestasi yang baik.
Tegasnya, promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan lain dengan kelas, kualifikasi, atau tipe pengadilan yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi (alih tempat tugas) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadian dari satu tempat ke tempat tugas baru dalam posisi jabatan yang tetap/sama sebaga hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan.
Dia menerangkan aturan promosi dan mutasi hakim ini didasarkan pada SK KMA No. 48/KMA/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Tujuannya untuk menata ulang birokrasi; memperbarui berbagai kebijakan manajemen pemerintahan; menyesuaikan tugas fungsi seluruh intansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; kapasitas; dan akuntabilitas kinerja.
Hal ini sebagai salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi menetapkan kebijakan untuk mendorong percepatan peningkatan kiberja, kualitas Hakim yang profesional, berkompetens, dan berintegritas melalui mekanisme promosi dan mutasi hakim.
Menurutnya, promosi dan mutasi diterapkan sebagai sistem penghargan bagi hakim yang berprestasi dan berintegritas dengan beberapa mempertimbangkan. Pertama, pengalaman tugas sesuai masa keja hakim dan riwayat penempatan. Kedua, kualifikasi yang dimiliki seperti sertifikat dan peringkat pelatihan yang dimiliki, data prestasi, peran serta dalam pelaksanaan akreditasi. Ketiga, data pelanggaran, seperti kode etik dan perilaku hakim, disiplin, kesalahan teknis mendasar dalam penanganan perkara, hingga terlibat tindak pidana.
Untuk mutasi sendiri, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan setiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada pengadilan-pengadila tertentu).
“Mutasi hakim bisa juga jika terdapat hakim yang tadinya menjadi pimpinan pengadilan berubah menjadi hakim biasa karena alasan sakit, sehingga ia dipindahkan ke lokasi pengadilan yang sesuai dengan daerah asal tempat tinggal hakim yang bersangkutan,” terangnya.
Satu hal penting, kata Abdullah, seorang hakim yang promosi dan mutasi wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya (LHKPN). “Melaporkan LHKPN wajib bagi hakim. Jika hakim tersebut tidak menyerahkan sampai kapanpun akan ditagih terus. Jika tidak menyerahkan juga akan diberikan sanksi peringatan kepada hakim tersebut,” katanya.
