Pasal 15 2. Ketentuan tentang telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c di atas DIKECUALIKAN terhadap Calon Advokat yang lulus dalam Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan pada 4 Februari 2006 dan bekerja di Kantor Advokat yang mengkhususkan diri pada bidang non-litigasi –yang dibuktikan dengan terdaftarnya Advokat Pendamping sebagai anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. |
Tidak jelas apa yang dimaksud dengan memfokuskan diri pada bidang non-litigasi. Apakah kantor tersebut betul-betul hanya bermain di non-litigasi? tukasnya. Menurut Rio, adalah hal yang mustahil apabila yang dimaksud adalah kantor advokat yang murni bergerak di bidang non-litigasi karena kenyataannya saat ini nyaris tidak ada kantor advokat seperti itu.
Diluar itu, Rio mempersoalkan masih adanya persyaratan pernah ikut menangani 3 perkara pidana dan 6 perkara perdata dalam ketentuan peralihan karena UU Advokat tidak mengatur tentang persyaratan ini. Rio menambahkan adanya pengecualian bagi calon advokat yang bekerja di kantor advokat non-litigasi juga dirasa tidak adil karena mereka hanya dipersyaratkan adanya advokat pendamping yang menjadi anggota AKHI atau HKHPM.
Seharusnya dipersyaratkan 3 perkara pidana, 3 perkara perdata, dan 3 bukti kerja non-litigasi seperti legal opinion, kontrak, dan sebagainya, usulnya. Rio mengatakan usulan ini merupakan aspirasi anggota FAKOM yang berada di daerah-daerah.
Petunjuk teknis
Pendapat yang kurang-lebih sama juga dilontar sejumlah calon advokat yang ditemui hukumonline. Gading Sanjaya berpendapat peraturan yang baru saja dikeluarkan terlalu minim untuk mengatur tentang magang yang sangat kompleks. PERADI, lanjutnya, perlu mengeluarkan ketentuan turunan seperti petunjuk teknis yang menjabarkan lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam Peraturan PERADI No. 1/2006.
Tidak jelas apakah 3 perkara pidana dan 6 perkara perdata yang dipersyaratkan adalah perkara yang sudah putus, berkekuatan hukum tetap atau boleh yang sedang dalam proses, ujarnya.
Sementara itu, Redynal Saat mengatakan syarat pernah ikut menangani 3 perkara pidana dan 6 perkara perdata, sangat tergantung pada kantor advokat dimana calon advokat tersebut bekerja. Ada kantor advokat yang dalam setahun bisa menangani dan menyelesaikan 2 perkara pidana saja sudah bagus. Bisa jadi karena jumlah advokatnya sedikit dan terutama proses pidana itu memakan waktu yang tidak sebentar, kata Redynal.
