Akil sepertinya tak puas dengan uraian pemohon ini. Ia mengatakan aktifitas yang berhubungan dengan BUMN itu merupakan pilihan pemohon. Kalau anda tak mau gunakan kan tak ada larangan, tuturnya.
Selain itu, Panel Hakim Konstitusi juga menyoroti sikap pemohon yang menggunakan jurus sapu jagat untuk menghapus ketentuan restrukturisasi dan privatisasi dalam UU itu. Hakim Konstitusi M Alim menanyakan sikap pemohon yang juga menguji Pasal 77 UU BUMN.
Pasal 77 Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah : 1. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; 3. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; 4. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. |
Padahal, lanjut Alim, pasal itu justru mengatur Persero yang tak dapat diprivatisasi. Di antaranya, persero yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Masak ketentuan ini anda ikut uji juga, tegasnya. Pasal 77 ini, lanjut Alim, justru merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang disebutkan pemohon.
Alim menambahkan bila Pasal 77 ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka dampaknya akan luas. Nanti perusahaan senjata bisa ikut diprivatisasi, ujarnya. Pemohon pun diminta untuk hati-hati mengajukan permohonan. Akil secara tegas menyarankan pemohon untuk membaca lagi pasal per pasal yang diajukan pengujiannya ke MK.
Pedagang sayur
Akil juga mengkritik strategi pemohon yang menggunakan jurus sapu jagat. Pasal-pasal itu jangan anda borong, seperti pedagang sayur, kritik Akil. Bila ini dilakukan, lanjutnya maka bisa membabat habis UU. Kalau begitu, bisa remuk semua UU kita, ujarnya.
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi bahkan mempertanyakan keseriusan pemohon. Maklum saja, Kedua pemohon yang masih muda belia tampil di sidang MK tanpa penasehat hukum. Permohonan ini serius atau main-main, ujarnya. Arsyad menyarankan agar pemohon menggunakan jasa advokat agar bisa mengkonstruksikan alasan hukum pemohon secara jelas. Pemohon masih punya 14 hari untuk memperbaiki permohonan.
Ditemui usai sidang, Yusuf menjelaskan alasan memasukan Pasal 77 karena sebagai satu kesatuan dalam konsep restrukturisasi dan privatisasi. Ia memang mempersoalkan restrukturisasi dan privatisasi secara konsep, tidak pasal per pasal. Pasal 77 itu percuma saja, kalau pasal-pasal lain terkait restrukturisasi dan privatisasi itu dibatalkan semua, pungkasnya.
Dua Pemuda yang baru saja kelar kuliah dari fakultas hukum langsung mempraktekan ilmunya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya mengajukan permohonan uji materi UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Mereka menilai ketentuan yang mengatur restrukturisasi dan privatisasi dalam UU itu bertentangan dengan konstitusi. Tak tanggung-tanggung, pemohon menguji satu Bab dalam UU BUMN itu. Bab tersebut terdiri dari empat belas pasal. Pasal yang diuji dari Pasal 72 sampai Pasal 85.
Mohamad Yusuf, salah seorang pemohon, mengatakan ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi BUMN bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Isi Pasal 33 ayat (2) itu adalah Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat (3) berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Definisi frase dikuasai negara yang tercantum dalam konstitusi itu, menurut Yusuf, harus diartikan sebagai kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan. Artinya, pengaturan privatisasi atau sering diartikan dengan swastanisasi itu bertentangan dengan frase tersebut.
Ketua Panel Hakim Konstitusi Akil Mochtar meminta agar pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialaminya. Saudara menyebutkan sejarah BUMN di Indonesia, padahal yang paling penting itu apa kerugian konstitusional saudara, tanya Akil, Senin (22/12).
Dalam permohonan, Yusuf memang menyebutkan sejumlah kerugian konstitusional yang dialaminya. Ia menjelaskan seluruh aktifitas hidupnya saat ini terkait erat dengan BUMN. Di antaranya, pasokan listrik ke rumahnya berasal dari Perusahaan Listirk Negara, membeli bahan bakar lewat Pertamina, serta menggunakan jasa transportasi dengan PPD atau PT Kereta Api Indonesia. Semua penyedia jasa yang disebut itu adalah BUMN.
