ER, seorang notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, tidak menyangka kesediaannya membantu rekan kerja membuat akta jual beli tanah justru berujung pada perkara pidana. Dia harus menghadapi tuntutan penjara selama 3 tahun dan denda Rp1 miliar, karena didakwa terlibat dalam pemalsuan akta autentik, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam perkara tersebut, ER didakwa melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.
Kasus bermula ketika SAK, staf tidak tetap ER, datang bersama RK dengan membawa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 715 Kelapa Dua atas nama CIM. Keduanya meminta ER membuat akta jual beli antara CIM sebagai penjual dan E sebagai pembeli.
Draf akta tersebut disusun oleh SAK, kemudian dibaca oleh ER. Setelah itu, ER meminta SAK menyerahkan draf tersebut kepada RK. Beberapa hari kemudian, SAK kembali menemui ER dengan membawa draf akta yang telah dilengkapi tanda tangan CIM sebagai penjual dan E sebagai pembeli.
Draf tersebut juga telah memuat nomor register, serta tanda tangan dua orang saksi, salah satunya SAK. ER kemudian menandatangani akta jual beli dengan nilai transaksi Rp1 miliar, meskipun para pihak tidak hadir dan akta tidak dibacakan di hadapan mereka. Atas pembuatan akta tersebut, ER menerima uang jasa sebesar Rp2,5 juta dari SAK.
Fakta persidangan juga mengungkap bahwa ER pernah membuat Akta Jual Beli No. 911 Tahun 2018 antara RK sebagai penjual dan J sebagai pembeli. Nilai transaksi dalam akta tersebut mencapai Rp600 juta, tetapi saat penandatanganan, para pihak tidak hadir dan ER tidak membacakan akta di hadapan keduanya.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai ER mengetahui dan memahami bahwa pembuatan akta jual beli tidak semestinya diserahkan kepada orang lain. Proses pembuatan akta tersebut merupakan tanggung jawab ER sebagai notaris/PPAT yang turut menandatanganinya.
Majelis hakim juga mempertimbangkan penerimaan uang sebesar Rp2,5 juta dari SAK sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang dinilai memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.
Melalui Putusan No. 250/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, majelis hakim menyatakan ER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat autentik dan pencucian uang. ER dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, serta denda Rp1 miliar.
Hati-hati
Kasus tersebut pun menjadi pengingat bagi notaris dan PPAT untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam proses pembuatan akta autentik.
Baca juga:
- UU Jabatan Notaris Tanpa Ketentuan Pidana, Pakar Ingatkan Notaris dan PPAT Tetap Bisa Dipidana
- Ikatan Notaris Indonesia Melawan Lupa Putusan MA
Dosen Kenotariatan sekaligus Notaris dan PPAT Stefanie Hartanto menjelaskan bahwa akta autentik memiliki karakteristik dan persyaratan formal yang telah ditentukan undang-undang.
Merujuk Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.
Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris) mengatur bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
Stefanie juga mengingatkan kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta menandatanganinya pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa notaris harus hadir secara fisik, dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.
“Meskipun saat ini sudah era digital, hingga hari ini kehadiran itu harus dilakukan secara fisik, bukan remote,” tuturnya dalam seminar bertajuk ‘Rekonstruksi Hukum Perjanjian pada Era Digital: Peran Notaris dan Pembuktian’, Kamis (29/10/2026).
Dalam diskusi yang sama, dosen sekaligus praktisi hukum Albert Aries turut mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan notaris dan PPAT.
Dia merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa notaris bertugas mencatat atau menuliskan kehendak dan keterangan para pihak yang menghadap. Dengan demikian, notaris pada prinsipnya tidak berkewajiban menyelidiki kebenaran materiil atas seluruh keterangan yang disampaikan penghadap.
Meski demikian, menurut Albert, yurisprudensi tersebut tidak semestinya menjadi alasan bagi notaris/PPAT untuk mengabaikan prosedur dan ketentuan hukum dalam pembuatan akta.
Kasus ER, lanjutnya, seharusnya menjadi pengingat bagi notaris dan PPAT agar tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
Terlebih, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan konsep perluasan pengertian saksi yang berimplikasi pada kemungkinan notaris/PPAT dipanggil dalam proses peradilan pidana.
