Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Selasa (30/6), turut mempertimbangkan masukan-masukan dari para sahabat pengadilan (amicus curiae). Meskipun demikian, saran tersebut akan dipertimbangkan jika sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
Diketahui bahwa dalam persidangan Nadiem ini terdapat tanggapan dari sahabat pengadilan yang berasal dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun pegiat antikorupsi.
Pertama, sejumlah 21 tokoh akademisi, mantan penyelenggara negara, dan pegiat antikorupsi yang menguraikan penafsiran historis-teologis atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga:
- Bantah Kriminalisasi Kebijakan, JPU Sebut Vonis Nadiem Murni Penegakan Hukum
- Uang Pengganti Rp809 Miliar Berujung Rekomendasi Hakim Terapkan TPPU dan Pidana Korporasi
Kedua, Aliansi Akademisi dan Intelektual Publik yang mengetengahkan pandangan hukum interdisipliner.
Ketiga, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. bersama kawan-kawan yang menyoroti aspek perpajakan dan keabsahan penetapan tersangka dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang adil.
Keempat, saudara Ari Suhandi secara pribadi yang mengetengahkan pandangan filosofis dan kontemplatif berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
"Majelis hakim terdahulu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepedulian, ketulusan, dan keluhuran maksud para sahabat pengadilan yang majelis pandang sebagai cerminan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai ruang pencari kebenaran dan keadilan," bunyi putusan majelis hakim.
Lebih lanjut, majelis hakim mempertimbangkan mengenai kedudukan sahabat pengadilan dalam hukum acara.
"Meskipun kedudukannya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia belum diatur secara tegas sehingga tidak bersifat mengikat, majelis tetap menerima dan mempertimbangkannya sebagai bahan memperkaya wawasan sepanjang relevan, tanpa sedikit pun mengurangi kemerdekaan dan kemandirian majelis dalam memutuskan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim," lanjutnya.
Majelis hakim justru memandang kekhawatiran para Sahabat Pengadilan mengenai kriminalisasi kebijakan dan ancaman chilling effect sebagai kewaspadaan yang patut dihargai dan telah pula menjadi perhatian sungguh-sungguh majelis hakim.
“Bahwa perkara ini dinyatakan terbukti bukan karena terdakwa mengambil suatu kebijakan, melainkan karena cara dan tujuan kebijakan tersebut diambil telah terbukti mengandung penyalahgunaan kewenangan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum,” ujar majelis.
Sehingga, garis pemisah antara kebijakan yang dapat dipidana dan tidak dapat dipidana sebagaimana justru dikehendaki para Sahabat Pengadilan sendiri tetap terjaga dalam pertimbangan majelis.
Dalam perkara ini, Nadiem divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan Laptop Chromebook dan Chromebook OS sesuai dakwaan subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 604 KUHP, jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.
Majelis menghukumnya dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari, dan uang pengganti Rp809 miliar subsider 5 tahun. Nadiem tidak terima dan langsung mengajukan banding. Sementara itu, penuntut umum berpendapat putusan ini sudah sejalan dengan tuntutan dan sebagai bukti bahwa tidak ada kriminalisasi.
















