Senada dengan Nining, Ketua FNPBI Lukman Hakim, mengatakan laporan kejahatan union busting yang dilakukan pengusaha sering tak direspon kepolisian. Selain itu, penolakan dengan berbagai alasan tak menerapkan upah minimum provinsi atau kota (UMK). Hal ini juga merupakan tindak pidana. “Ini juga tidak ditindak ketika kita melaporkan. Malah kita yang melaporkan justru kita yang dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik atau perbuatan tak menyenangkan,” kata Lukman.
Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI Ediarto Sitinjak, mengaku memiliki catatan tentang pelanggaran hak kebebasan berserikat yang dilaporkan, tetapi tak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Secara gamblang ia memberi contoh aktual yang dialami tiga pengurus FPE KSBSI di PT Bengkalis Kuda Laut, Riau yang dikriminalisasi lantaran mogok. “Mogok dilakukan karena mempertanyakan THR yang belum dibayarkan, setelah mogok mereka diadukan perusahaan dengan sangkaan perbuatan tak menyenangkan,” kata Ediarto.
Dari cerita itu, ia mempertanyakan begitu mudahnya kepolisian mengubah perselisihan hubungan industrial menjadi tindak pidana. “Kami berharap Kapolri memberikan komando ke bawah untuk menertibkan hal ini. Kalau boleh saya minta izin kalau diperkenankan untuk memberi 'oleh-oleh' kepada Bapak Kapolri karena mereka anggota kami kini ditetapkan sebagai tersangka.”
Sementara perwakilan AJI Indonesia, Winuranto Adhi menambahkan meski wartawan yang kerap memberitakan permasalahan perburuhan bukan berarti di perusahaan media tak ada penindasan yang dialami pekerja media. Kasus teranyar, ia mencontohkan union busting yang terjadi di Indosiar. “Di situ anggota Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar yang berstatus kontrak secara massal di-PHK. Bahkan manajemen mendirikan serikat pekerja boneka namanya Sekawan Indosiar. Kasus serupa juga terjadi di Suara Pembaruan yang Ketua SP-nya di-PHK,” ujar pria yang akrab disapa Wiwin.
Lucunya, lanjut Wiwin, ketika kasus ini dilaporkan di Polres Jakarta Barat menyatakan tak bisa menerima laporan itu dengan alasan tak memahami UU Serikat Buruh. “Ini sangat ironis. Dalam catatan kawan-kawan media, baru ada kasus union busting yang pelakunya ditangkap dan dipenjarakan yakni kasus di PT Kim Jing Indonesia, Pasuruan,” ungkapnya. Ia akan sangat mengapresiasi Polri jika pelaku union busting juga dihukum sesuai peraturan.
Akan ditindaklanjuti
Menanggapi hal itu, Kapolri Bambang Hendarso mengatakan semua hal yang dialami SP/SB akan ditindaklanjuti. “Tentunya semua kami rekam, akan kita tindak lanjuti dan selesaikan. Yang paling cepat hasil pengaduan Insya Allah besok sudah bisa diterima lewat Kabareskrim atau Kadiv Humas seperti kasus di Riau. Selain itu akan kita pelajari dulu dan menentukan langkah-langkah yang diambil, ini bukan retoris. Yang aneh-aneh pasti kita tindak,” kata Bambang.
Ia berharap nantinya disepakati dalam revisi Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah dilakukan dengan pihak Kemenakertrans untuk mengatur pertemuan berkala SP/SB dengan Kapolri untuk menyelesaikan masalah ini. “Agar tak melangkahi otoritas Kemenakertrans, silahkan pengurus SP/SB untuk melakukan pertemuan dengan kami secara berkala. Kita akan gunakan pola ini di Polda-Polda, sehingga persoalan perburuhan yang terus terjadi di wilayah bisa diselesaikan,” ujarnya.
