Arbiter kurang terampil
Perihal perkembangan arbitrase di Indonesia, Priyatna memaparkan bahwa perkembangannya cukup baik. Hal tersebut dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani melalui jalur arbitrase di BANI dan kasus-kasus tersebut bisa dibilang kasus yang sukup besar.
"Perkembangan arbitrase di Indonesia itu baik ya. Buktinya, di BANI hampir setiap hari ada sidang dan kasusnya juga cukup besar. Ada yang ditangani secara lembaga oleh BANI, tetapi ada juga yang ad hoc di luar BANI, tetapi tetap dilakukan oleh BANI," papar Priyatna.
Bahkan, perkembangan arbitrase di Indonesia bisa dibilang melaju tanpa masalah yang berarti. Kecuali, kekurangterampilan dan kekurangpahaman para arbiter yang melaksanakan proses arbitrase.
Berbeda dengan Priyatna, salah seorang arbiter di BANI, Karen Mills, justru mengungkapkan bahwa banyak hal yang menjadi kendala bagi perkembangan arbitrase di Indonesia. Di antaranya, peran pengadilan yang seringkali mengambil alih "jurisdiksi" klausula arbitrase.
Belum lagi kendala bagi putusan arbitrase asing ataupun arbitrase internasional yang harus dilaksanakan di Indonesia. Menurut Konvensi New York yang telah diratifikai oleh Indonesia dan telah dibuat peraturan pelaksananya melalui PERMA No.1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia harus terlebih dulu mendapatkan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ketentuan tersebut, menurut Mills, kadang-kadang masih diabaikan dan tidak dimengerti. Akibatnya, yang terjadi ketika ada pihak yang meminta fiat eksekusi ke pengadilan negeri, justru pengadilan negeri malah menyidangkan kembali sengketa tersebut.
Namun, Mills sependapat dengan Priyatna bahwa kekurangmengertian para arbiter menjadi kendala utama dalam perkembangan arbitrase di Indonesia. BANI sendiri saat ini memiliki kurang lebih 30 orang arbiter, baik arbiter asing maupun domestik dari berbagai disiplin.
