Ketua PN Jakpus: Pengadilan Boleh Menolak Eksekusi Arbitrase
Berita

Ketua PN Jakpus: Pengadilan Boleh Menolak Eksekusi Arbitrase

Jakarta, hukumonline. Pihak yang membuat suatu perjanjian dengan mencantumkan klausul arbitrase harap memperhatikan itikad baik mitra kerjanya. Bukan tidak mungkin walaupun Anda menang di arbitrase, pihak lawan mengajukan gugatan di pengadilan negeri untuk masalah yang sama. Konsekuensinya, eksekusi akan tertunda.

Leo/APr
Bacaan 2 Menit
Ketua PN Jakpus: Pengadilan Boleh Menolak Eksekusi Arbitrase
Hukumonline

Arbitrase banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar peradilan umum. Pertimbangannya, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terikat pada formalitas-formalitas peradilan umum. Selain lebih menghemat waktu dan biaya, pihak yang menggunakan lembaga arbitrase juga dijamin kerahasiannya. Identitas dan bonafiditas para pihak juga tidak akan diketahui masyarakat luas.

Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Seharusnya, dalam setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan, di mana terdapat klausul arbitrase dalam salah satu klausulnya, otomatis pengadilan harus menolak untuk memeriksa perkara tersebut.

Dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus walaupun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjiannya, ternyata diajukan gugatan lain secara terpisah ke Pengadilan Negeri untuk masalah yang sama. Contohnya, kasus Bankers Trust versus PT Jakarta International Hotel.

Priyatna Abdurrasyid, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam salah satu makalahnya mengemukakan bahwa hal tersebut memang merupakan salah satu kelemahan arbitrase.

Priyatna mengemukakan bahwa ada kalanya salah satu pihak yang dikalahkan melakukan upaya hukum agar putusan arbitrase dianulir. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk mengelak kewajiban, atau mengulur waktu pemenuhan kewajiban.

Terserah hakim

Subardi, SH, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada hukumonline menegaskan bahwa tidak mutlak terhadap suatu perjanjian yang terdapat klausul arbitrase tidak boleh diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

"Terserah hakim yang memeriksa apakah akan menolak atau meneruskan  kasus tersebut. Hakim 'kan mempunyai kemandirian masing-masing dan nggak boleh terikat satu sama lain. Saya nggak bisa memerintahkan kepada hakim di sini untuk menolak memeriksa kalau dalam suatu perjanjian ternyata ada klausul arbitrase," komentar Subardi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info