Foto

Ketua Tim Pemeriksa BPK Diduga Terlibat Kasus Suap Audit di Muara Enim

Resa Esnir
Bacaan 1 Menit
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit pengadaan barang di Kabupaten Muara Enim. Penahanan dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan yang mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.
Titin merupakan salah satu dari lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diamankan dalam OTT yang berlangsung di Jakarta dan Sumatera Selatan. Selain pegawai BPK, tim penyidik juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga memiliki peran dalam praktik suap yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan, KPK meningkatkan perkara ke tahap penyidikan karena telah menemukan bukti permulaan yang cukup.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terdapat aliran dana suap yang diberikan untuk memengaruhi hasil audit BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan di Kabupaten Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik adalah pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga diupayakan agar tidak menimbulkan temuan yang berujung pada persoalan hukum.
Penyidik juga menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari pihak swasta kepada sejumlah pejabat pemerintah daerah sebelum akhirnya mengalir kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pemeriksaan. Dalam OTT dan rangkaian penggeledahan yang dilakukan, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang serta berbagai dokumen yang diyakini berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK menegaskan akan terus mendalami keterlibatan pihak lain, baik sebagai penerima maupun pemberi suap. Lembaga antirasuah itu memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dan profesional guna mengungkap seluruh rangkaian dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan pegawai BPK dalam kasus yang mengguncang Kabupaten Muara Enim tersebut.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info