Industri asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Secara umum, asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah, di mana nasabah membayar premi secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi memberikan perlindungan atau kompensasi finansial jika nasabah mengalami risiko tertentu, seperti kecelakaan, kerugian harta benda, atau kematian.

Tujuan utama asuransi adalah memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap industri ini menurun akibat maraknya kasus gagal bayar klaim oleh perusahaan asuransi. CNN Indonesia melaporkan beberapa diantaranya, seperti gagal bayar Diamond Investa Bakrie Life oleh Grup Bakrie, JS Saving Plan oleh Jiwasraya, dan Kresna Link Investa, serta Protecto Investa Kresna oleh Kresna Life. Kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap nasabah asuransi dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat.
Baca Juga:
Menjaga Kepercayaan: Peran Pengendali dalam Industri Asuransi
Konstruksi Hukum Pertanggungan Asuransi Kesehatan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) mengatur mengenai program penjaminan polis sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Program ini untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi dan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.
UU Perasuransian ini mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus untuk penyelenggaraan program penjaminan polis dalam waktu tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan (vide Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 sebelum diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023). Namun, amanat ini tidak terlaksana tepat waktu. Selama bertahun-tahun, tidak ada regulasi yang mengatur secara rinci bentuk program penjaminan polis maupun lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya.
Baru pada 12 Januari 2023, pengaturan mengenai program penjaminan polis ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang sebelumnya hanya bertanggung jawab atas penjaminan simpanan perbankan, diberikan kewenangan baru untuk melaksanakan program penjaminan polis asuransi (vide Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2004). LPS diberikan waktu lima tahun sejak UU P2SK diundangkan untuk mempersiapkan pelaksanaan program ini (vide Pasal 329 UU P2SK). Artinya, pada tahun 2028, program penjaminan polis diharapkan sudah dapat dijalankan sepenuhnya oleh LPS.
Saat ini, karena program penjaminan polis belum berlaku, ketentuan mengenai dana jaminan tetap diterapkan sebagai langkah perlindungan bagi pemegang polis. Dana jaminan, yang merupakan kekayaan perusahaan asuransi atau reasuransi, berfungsi sebagai jaminan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta jika perusahaan dilikuidasi (vide Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014). Namun, saat program penjaminan polis mulai berlaku pada tahun 2028, ketentuan mengenai dana jaminan hanya akan berlaku untuk perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis (vide Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK).

















