Mitsubishi, lanjut dia, juga menunda pelaksanaan proyek kilang gas di Senoro dan Matindok hingga tahun 2012. Rikrik menegaskan, selain merugikan Energi Utama, tindakan Mitsubishi berpotensi menimbulkan kerugian negara, berupa menurunnya pasokan gas di dalam negeri.
Ajakan damai
Tindakan yang dilakukan Mitsubishi ini, menurut Rikrik, berpotensi melanggar Pasal 20 dan 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 20 menyebutkan, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Sedangkan Pasal 21 menuturkan, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalani menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Anggota KPPU Tadjuddin Noer Said menjelaskan perkara ini masih dalam tahap pemberkasan. Pihak Mitsubishi pun hingga kini belum dipanggil. Namun, pria yang sudah dua priode menjabat komisioner di KPPU ini menyarankan agar kedua belah pihak berdamai.
Menurutnya, proses pemberkasan tak lama lagi akan selesai. Saya kira dalam waktu dekat. Minggu depan sudah harus diumumkan apakah berlanjut ke pemeriksaan pendahuluan atau tidak, jelas mantan wakil ketua Komisi VI DPR ini.
Para pihak sebaiknya duduk bersama. Artinya, (kasus) ini jangan menjadi masalah hukum. Bukan karena kita tidak ingin supaya diselesaikan secara hukum, tetapi dampaknya adalah (proyeknya) tertunda terus, saran pengamat pertambangan ini.
Yang kita inginkan kekayaan kita yang namanya gas ini bisa dikelola dan ikut menyumbang ke negeri di dalam kondisi ekonomi yang rumit, di tengah harga gas dan minyak yang bagus, imbuhnya.
