Siti dinilai tidak berhak mengirimkan surat tersebut ke pihak lain. Dengan diketahuinya surat penawaran ke pihak lain maka PT Six Point akan mengajukan harga yang lebih rendah untuk memenangkan tender. Jaksa beranggapan Siti seharusnya mengetahui hal itu sebagai sebuah rahasia. Karena sudah termuat dalam PP PT Dapati periode 2008-2010 tentang pelanggaran tata tertib. Di situ diatur bahwa membongkar rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga perusahaan masuk dalam pelanggaran tata tertib.
Gunawan mencontohkan yang dimaksud dengan rahasia perusahaan seperti siapa pemegang saham, direksi, dan lain-lain. Sementara, rahasia dagang menyangkut informasi bisnis seperti metode produksi dan teknologi produksi.
Faktanya, menurut Nur Hariandi tidak pernah terjadi persaingan antara PT Datapati dengan perusahaan lain yang sejenis. Sebab penawaran yang diajukan ke PT Mitra Adhi Perkasa bukan untuk mengikuti tender. Selama persidangan, jaksa sendiri tak bisa mengajukan bukti undangan adanya tender. Bahkan menurut Siti, proyek dengan PT Mitra Adhi Perkasa merupakan pemberian dari PT Six Point. Sebelumnya, Siti sudah mengirimkan surat ke PT Mitra Adhi Perkasa.
Nur Hariandi berpendapat surat penawaran harga hanyalah rahasia perusahaan, bukan rahasia dagang. Dalam PP PT Datapati sendiri tidak disebut aturan rahasia dagang, hanya rahasia perusahaan. Lagipula, tidak ada kesepakatan secara tertulis maupun lisan dari pemilik rahasia dagang kepada pekerja yang harus menjaga informasi tersebut. Karena itu, Siti harus dibebaskan dari tudingan pelanggaran rahasia dagang.
Besok, Rabu (7/4), majelis hakim yang diketuai FX Jiwo Santoso akan menggelar kembali persidangan dengan agenda pengajuan replik dari jaksa penuntut umum.
