Wacana pemerintah terkait konsolidasi operator seluler sebetulnya telah disuarakan sejak 2015 silam. Belum kunjung terealisasi, kini wacana tersebut kembali mengemuka seiring terjadinya pertumbuhan minus 6,4% di industri telekomunikasi pada 2018 (Data Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia/ATSI).
Terjadinya penurunan itu disebut sebagai akibat dari terlalu banyaknya pemain di pasar. Sekadar diketahui, saat ini ada enam pemain seluler di pasar Indonesia, yakni Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, Hutchison 3 Indonesia dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
Banyaknya jumlah operator tersebut mengakibatkan tak semuanya bisa memperoleh jatah frekuensi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Alhasil, konsumen tak menikmati pelayanan yang maksimal. Ditambah lagi, persaingan sengit yang bahkan mengarah pada indikasi persaingan usaha tak sehat turut bersumbangsih menghantarkan operator menuju pertumbuhan negatif per 2018 lalu.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengamini bahwa memang kondisi industri telekomunikasi di Indonesia belum Ideal lantaran terlalu banyaknya pemain. Itulah mengapa pihaknya terus mendorong terealisasinya konsolidasi operator seluler agar dapat menyehatkan kembali industri telekomunikasi. Bahkan, katanya, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah sudah mendorong konsolidasi untuk memperbesar skala ekonomi.
Ia melanjutkan, dengan meningkatnya skala ekonomi, maka perusahaan telekomunikasi akan memiliki bargaining power yang kuat. “Tujuannya agar industri telekomunikasi menjadi efisien. Dan hal itu sudah mulai disadari oleh para pemegang saham antar operator telekomunikasi,” tukas Rudiantara dalam seminar Technology Forum, Selasa (2/5).
Hanya saja, Ia menggarisbawahi bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk dari corporate action, sehingga keputusan para pemegang saham yang memainkan peranan penting. Sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Adapun salah satu kendala yang menghambat operator untuk melakukan konsolidasi, yakni konsekuensi dari ketentuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengamanatkan bahwa frekuensi itu milik Negara.
Konsekuensinya, dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa soal izin frekuensi radio yang dipegang oleh satu operator tak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa adanya persetujuan menteri. Padahal, kebanyakan alasan perusahaan melakukan akuisisi jelas dengan harapan dapat memperoleh pula frekuensi perusahaan tujuan.
(Baca: Perang Tarif Seluler Sudah pada Tahap Mengkhawatirkan)
Namun jika ketentuan aturannya demikian, otomatis perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi hanya akan membeli perusahaan kosong (tanpa frekuensi).
Pasal 24: (1) Pemegang izin stasiun radio yang telah habis masa perpanjangannya dapat memperbaharui izin stasiun radio melalui proses permohonan izin baru. (2) Pemegang izin stasiun radio sebagimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh prioritas dalam proses permohonan izin baru. Pasal 25: (1) Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain. (2) Izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri. Pasal 26: Frekuensi radio yang tidak digunakan lagi wajib dikembalikan kepada Menteri. |
Untuk itu, Rudiantara menyebut pihaknya tengah menyusun aturan merger dan akuisisi untuk sektor telekomunikasi. Termasuk frekuensi tidak akan diambil pemerintah jika ada aksi korporasi satu operator mengakuisisi operator lain. Aturan ini disebutnya tengah dipersiapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Ketua BRTI sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Ismail, menjabarkan ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan terkait upaya konsolidasi tersebut.
Pertama, soal tujuan konsolidasi yakni untuk menyehatkan industri. Menurutnya, kondisi pasar yang terlalu ketat dengan jumlah operator yang sudah banyak membuat persaingan menjadi tidak sehat. Akibatnya, keberlangsungan yang salah satunya terkait pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
Kedua, soal frekuensi. Pada dasarnya, Ia mengatakan bahwa frekuensi akan dievaluasi oleh pemerintah bila terjadi merger. Kemudian evaluasi yang paling pas untuk jumlah perusahaan baru itu pada frekuensi berapa akan diterbitkan. Dalam hal ini, BRTI tengah membahas formulasi mengenai cara regulator dalam melakukan evaluasi agar transparan, sehingga operator bisa melakukan perhitungannya sendiri ketika merger dilakukan.
Ketiga, Isu Pelanggan. Dengan adanya merger, katanya, pelanggan akan diuntungkan lantaran terwujudnya perusahan yang sehat dalam memberikan pelayanan publik.
Kendati demikian, karena konsolidasi merupakan isu kepemilikan, maka para shareholder (pemegang sahamlah) yang bisa menentukan apakah akan dilakukan konsolidasi operator seluler atau tidak.
“Industri Telekomunikasi ini beda dengan infrastruktur jalan, jembatan, airport yang pembangunan infrastrukturnya dilakukan oleh pemerintah. Sementara telekomunikasi pembangunan infrastrukturnya dilakukan oleh para pelaku usaha sendiri. Karena itu penyehatan ini menjadi penting karena mereka bisa invest terust untuk membangun infrastruktur,” jelas Ismail.
Untuk diketahui, Ia juga menyebut bahwa UU dan PP yang dibutuhkan terkait konsolidasi sebetulnya sudah ada dan sudah dapat dilakukan saat ini. Walaupun begitu, Ismail menyebut pihaknya tengah menyiapkan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) agar prediksi mengenai hitung-hitungan dari konsolidasi dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya.
