Proses pergantian Komjen Budi Waseso (Buwas) dari jabatan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) menuai kontroversi. Menyikapi kejanggalan itulah Komisi III DPR mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) ‘Buwas Gate” maupun Pelindo II.

“Itu hak anggota dewan dan kami berhak menanyakan itu kepada pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan objektif alasan pergantian itu,” ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di Gedung DPR, Senin (7/9).

Pencopotan Buwas memang menuai kejanggalan antara kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan lain. Hal itu pula yang mesti dijelaskan pemerintah secara terbuka. Menurutnya, DPR pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah sepanjang demi kepentingan penegakan hukum, keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Pembentukan Pansus memang mesti melalui mekanisme, alasan serta tujuan. Sebelum masuk ke tahap tersebut, Komisi III bakal meminta penjelasan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam waktu dekat. Kendai demikian, pihaknya belum sampai pada tingkat pembentukan Pansus.

Anggota Komisi III Ruhut Sitompul berpandangan, lebih setuju komisinya tak saja membentuk Pansus Pelindo II, namun juga Pansus Buwas Gate. Bahkan, kasus-kasus yang ditangani Bareskrim pun mesti dibuat Pansus.

Anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil  berpandangan alasan pembentukan Pansus Buwas Gate dimungkinkan dapat memunculkan kegaduhan proses hukum atas sejumlah perkara yang ditangani Bareskrim. Makanya, sejumlah anggota Komisi III mendorong membentuk Pansus.

Dikatakan Nasir, pemerintah dalam hal ini Kapolri mesti memberikan penjelasan gamblang kepada publik alasan mencopot Buwas dari jabatan Kabareskrim. Makanya dalam Raker dengan Kapolri, Komisi III akan meminta penjelasan gamblang terkait di balik rotasi di tubuh Polri secara dadakan.

“Kalau tidak ada latar belakang mengikuti, mungkin tidak seheboh ini. Karena ada embel-embel ini heboh,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, sejumlah kasus yang ditangani Bareskrim sejauh ini tidak mengganggu perekonomian nasional. Namun, alasan mengganggu perekonomian nasional itulah menjadi alibi penyebab dicopotnya Buwas dari jabatan Kabareskrim.

“Pengalaman praktik di sejumlah negara, pemberantasan korupsi tidak mengganggu ekonomi, contohnya Cina. Di awal di Cina, awalnya dianggap ganggu dan dibantah, tidak ada korelasi pemberantasan korupsi dengan ganguan ekonomi,” ujarnya.

Anggota Komisi III lainnya, Bambang Soesatyo menilai muncul anggapan pencopotan Buwas tidak akan terjadi jika tidak terjadi insiden penggeledahan oleh Bareskrim di Kantor PT Pelindo II. Penggeledahan tersebut bukanlah insiden, melainkah proses penegakan hukum.

“Sebab, penggeledahan kantor PT Pelindo II itu berkait erat dengan masalah karut marut dwell time (waktu inap barang) di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu lebih jauh menilai, menuding Buwas mengganggu stabilitas ekonomi terlampau berlebihan. Sebaliknya, justru masalah dwelling time telah merusak perekonomian nasional lantaran karut marut di Pelabuhan Tanjung Priok menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.

“Menuduh Komjen Buwas mengganggu stabilitas ekonomi jelas terlalu mengada-ada,” pungkasnya.