Komisi III Menolak Dipimpin Ruhut Sitompul
Berita

Komisi III Menolak Dipimpin Ruhut Sitompul

Fraksi Demokrat mesti ajukan calon lain.

RFQ
Bacaan 2 Menit
Ruhut Sitompul. Foto: SGP
Ruhut Sitompul. Foto: SGP

Rapat pleno Komisi III digelar dan dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (24/9).Agenda yang awalnya penetapan Ruhut sebagai ketua komisi jika disetujui seluruh anggota ternyata berubah.

Sejumlahanggota komisi memberikan beragam alasan menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III. Keputusan pun lahir usai anggota Komisi III melakukan lobi, disepakati ditunda pemilihan sekaligus pelantikan Ruhut.

“Tidak ada titik temu, dan memberikan kesempatan pimpinan DPR untuk berkomunikasi dengan fraksi kurang lebih sepekan. Lalu terserah nanti Fraksi Demokrat mengirimkan beliau (Ruhut, red) atau siapa. Silakan nanti Demokrat mengirimkan siapa yang ditunjuk,” ujar Priyo di Gedung DPR.

Menurut Priyo, penolakan penetapan ketua komisi baru kali pertama terjadi di Komisi III. Namun ia menyadari Komisi III memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan komisi lainnya.

Lebih jauh Priyo menegaskan keputusan menunda dan mengembalikan ke fraksi menjadi jalan tengah yang cukup baik. “Lebih baik diendapkan dulu selama 7 hari. Kalau dipaksa voting nanti lebih banyak muharatnya kalau dilakukan sekarang. Lebih baik dilakukan nanti,” ujarnya.

Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding tegas menyatakan penolakan dalam rapat. Sudding yang duduk tak berjauhan dengan Ruhut beralasan Komisi III membidangi hukum diperlukan sosok yang memiliki kapabilitas dan kapasitas baik. Menurutnya, komisi III harus dipimpin oleh sosok yang paham dinamika di komisi. “Kami tidak ingin komisi ini menjadi komisi badut. Atas nama Fraksi Hanura menolak saudara Ruhut menjadi ketua komisi,” ujarnya.

Menurut Sudding, jika ada satu anggota yang menolak, maka dilakukan mekanisme voting sesuai Tata tertib Pasal 52 ayat (6). Ayat tersebut menyebutkan, “Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak”. Menurutnya sikap tegas secara pribadi menjadi penting demi menjaga harkat komisi yang membindangi hukum. Pasalnya mitra kerja Komisi III merupakan lembaga penegak hukum. “Saya punya sikap tegas, persoalan menang kalah dalam voting itu bukan masalah,” ujarnya.

Desmon J Mahesa mengeluarkan penyataan pedas. Menurutnya di berbagai media massa kala itu Ruhut tidak mengakui anak lelakinya. Malahan kata Desmon, Ruhut di media mengeluarkan pernyataan hidup dengan pasangan tanpa diikat dengan sebuah pernikahan. Alasan itulah menjadi pertimbangan Desmon menolak Ruhut menjadi ketua Komisi III. “Ini bukan masalah pribadi, ini masalah disiplin partai agar kami tidak dianggap tidak menyetujui menurut norma kesopanan dan bisa menjadi persoalan,” ujarnya.

Anggota lainnya, Aboe Bakar Al Habsy menilai Ruhut kerap menuai fenomena di Komisi III. Menurutnya F-PKS intinya tidak mempermasalahkan penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi oleh Fraksi Demokrat. Hanya saja, sebagian besar anggota Komisi III memberikan penilaian penolakan penetapan Ruhut menjadi ketua komisi.

Ia khawatir jika tetap dipaksakan menjadi ketua, akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. “Ruhut itu selalu menimbulkaan fenomena di Komisi III, dipilih atau tidak dipilih. Berat jadinya kalau banyak yang menolak, gimana nanti komisi ini? Susah kita bikin undang-undang, susah bikin KUHP KUHAP,” ujarnya mengundang gelak tawa seluruh pengunjung komisi III.

Ahmad Kudri Moekri, anggota komisi III dari Fraksi PPP menambahkan banyaknya pesan pendek yang masuk ke dalam telepon genggamnya. Menurutnya masyarakat pun memberikan penilaian agar Ruhut tak duduk di kursi ketua yang sebelumnya ditempati Gede Pasek Suardika. Kudri malah menyarankan agar Ruhut mengundurkan diri dari penunjukan sebagai ketua komisi dari Fraksi Demokrat. “Kalau boleh menyarankan lebih bagus Ruhut secara jantan mengundurkan diri, kan belum diangkat,” ujarnya menuai sorak di ruang komisi.

Mendapat ‘serangan’ bertubi-tubi dari kolega sekomisi, Ruhut yang mengenakan jas plus berdasi hanya tersenyum simpul. Dalam ruangan komisi yang dipenuhi anggota komisi dan sejumlah media, seolah menjadi ‘pengadilan’ bagi Ruhut. Menurutnya, ia menghormati seluruh penilaian teman sejawat di komisi. “Ada yang bilang saya badut, dan menjelek-jelekan saya di DPR, meminta Ruhut mundur. Jangan karena tidak suka Ruhut kemudian mengangkat masalah-masalah pribadi. Saya pernah diperiksa BK, tapi semua clear. Saya dilaporkan ke Mabes Polri, tapi laporan terhenti dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait penundaan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan agar merujuk pada mekanisme yang berlaku. Ia mempersilakan dikembalikan kepada pimpinan fraksi. Menurutnya, dalam dunia politik menjadi hal biasa. Ia pun merasa tidak menjadi korban atas tertundanya pemilihan dan penetapan ketua komisi. “Tidak masalah.  Mungkin aku tidak menjadi ketua kkomisi III, mungkin ada jabatan yang lebih tinggi mungkin,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info