Komisi Pembayaran Ganti Rugi Panggil Korban
Tabrakan KA di Brebes

Komisi Pembayaran Ganti Rugi Panggil Korban

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002, cara pemberitahuan dapat dilakukan di media massa, pengumuman di kantor pemerintahan, pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok.

Mys
Bacaan 2 Menit
Komisi Pembayaran Ganti Rugi Panggil Korban
Hukumonline

 

Tetapi ganti rugi kepada korban terbatas pada enam jenis: (i) biaya penguburan; (ii) santunan kematian; (iii) biaya antar jenazah; (iv) biaya perjalanan pulang kembali ke stasiun asal atau stasiun tujuan; (v) penggantian barang atau surat yang hilang bagi korban yang memiliki surat tanda titipan atau angkutan barang atau bagasi; dan (vi) biaya pengobatan sampai korban menjadi pulih dan/atau santunan bagi korban yang mengalami cacat badan dengan ketentuan kerugian dapat dibuktikan dan tidak melebihi jumlah maksimum asuransi yang ditutup Departemen Perhubungan dan asuransi itu belum dibayarkan PT Jasa Raharja Putra.

 

Kini, lewat pengumuman di media, Komisi Pembayaran Ganti Rugi berharap keluarga korban atau korban segera mendaftarkan diri disertai bukti kerugian yang diderita ke Komisi. Untuk sementara, Komisi menggunakan kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jalan Pancoran Barat VII Jakarta Selatan. Waktunya sampai 14 hari kalender ke depan, jelas Sudaryatmo.

 

Sebenarnya, untuk membuat pengumuman tersebut di media massa secara luas, Komisi kesulitan biaya. Karena itu, sejauh ini pengumuman sejenis di media lain belum ada. Inilah yang bisa menimbulkan pertanyaan. Sebab, peristiwa yang merenggut 33 nyawa itu terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Koran Warta Kota justru terbit dan beredar di Jakarta dan sekitarnya. Sangat mungkin tidak tepat sasaran. Namun Sudaryatmo menegaskan, meskipun TKP ada di Brebes, kebanyakan penumpang yang menjadi korban adalah warga Jakarta dan Bekasi. Selain korban meninggal, masih ada 5 orang masuk ICU, 44 orang dirawat inap, dan sekitar 600 penumpang terlantar.

 

Sudaryatmo menyadari bahwa tidak semua korban akan membaca langsung pada hari pengumuman dimuat. Karena itu, Komisi akan bersikap proaktif untuk menghubungi para korban yang selama ini ada akses atau intensif berhubungan berkomunikasi.

 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002, cara pemberitahuan semacam itu dapat dibenarkan. Selain di media massa, pengumuman di kantor pemerintahan, pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok (class members) bisa dilakukan.

Setelah hampir tujuh tahun peristiwa tabrakan Kereta Api Empu Jaya dengan Kereta Api Gaya Baru Malam berlalu, penantian para keluarga korban untuk mendapatkan ganti rugi semakin menampakkan titik terang. Komisi Pembayaran Ganti Rugi yang dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Agung mulai bekerja.

 

Kamis (16/10), Komisi ini mulai mengumumkan putusan MA terkait gugatan Agus Yustianingsih terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI) di media massa. Yang sudah terbit adalah di harian Warta Kota. Pengumuman itu merupakan bagian dari tugas Komisi Pembayaran Ganti Rugi. Komisi beranggotakan lima orang, masing-masing dua mewakili penggugat dan tergugat, serta satu orang mewakili Departemen Perhubungan.

 

Sebenarnya putusan MA yang mengabulkan sebagian gugatan Nyonya Agus Yustianingsing dan kawan-kawan sudah diterima para pihak pada November tahun lalu. Mestinya, tujuh hari setelah putusan itu diterima, para pihak sudah harus membentuk Komisi. Tetapi dalam praktik, pembentukan Komisi tidak segampang membalik telapak tangan. Penggugat terpaksa harus berkirim surat kepada tergugat untuk duduk bareng membicarakan pembentukan Komisi, sesuai amanat putusan MA.

 

Menurut Sudaryatmo, salah seorang anggota Komisi, Komisi Pembayaran Ganti Rugi akhirnya terbentuk setelah ada komunikasi intens dengan biro hukum Departemen Perhubungan. Dirjen Perkeretaapian pun turun tangan dengan menerbitkan SK pembentukan tim.

 

Harapan korban untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi mulai terkuak setelah Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan perkara No. 1440 K/Pdt/2006. Majelis hakim agung pimpinan Syamsuhadi Irsyad mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Majelis menyatakan PT KAI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Ny. Agus Yustianingsih dkk.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info