Komisi XII DPR Usul RUU Perubahan Iklim-RUU PPLH Digabung
Terbaru

Komisi XII DPR Usul RUU Perubahan Iklim-RUU PPLH Digabung

Diusulkan nama baru menjadi RUU Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Pengusul minta 28 Pasal khusus perubahan iklim tidak ada yang dihapus.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Penggabungan kedua RUU itu diyakini membuat proses legislasi lebih efektif dan sistematis dengan nama baru RUU Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Bob menegaskan usulan yang disampaikan Komisi XII ini masih dipertimbangkan. Tapi yang jelas substansi lingkungan hidup dan perubahan iklim saling berkaitan.

Anggota Komisi XI DPR sekaligus mewakili pihak pengusul, Andi Yuliani Paris, mengusulkan rapat harmonisasi RUU Perubahan Iklim ditunda untuk memberi kesempatan tim ahli baleg dan tim ahli Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) untuk menyusun draf penggabungan kedua RUU itu.

“Sebaiknya diharmonisasi dulu di Baleg sebelum di bawa ke Komisi XII, karena perspektif di Baleg DPR lebih luas,” ujarnya,

Yuliani melihat anggota Baleg terdiri dari berbagai Komisi di DPR sehingga punya perspektif yang beragam dari masing-masing bidang yang diampu. Misalnya, berkaitan dengan bidang kerja Komisi IV DPR yang mengurusi soal peternakan dan pertanian. Perubahan iklim ini berdampak terhadap wilayah pesisir. Tercatat sedikitnya ada 28 Pasal khusus perubahan iklim yang penting dan tidak boleh dihapus. Proses penyusunan RUU Perubahan Iklim melalui proses yang panjang sejak 2022 dan melibatkan banyak pihak seperti akademisi.

Sementara anggota Baleg, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengingatkan secara frekuensi dan dampak bencana di Indonesia semakin besar akibat perubahan iklim. RUU ini harus dibahas mendalam sehingga ke depan menjadi regulasi yang menjadi dasar pengelolaan perubahan iklim dan lingkungan hidup.

“Dampak perubahan iklim sudah dirasakan mulai dari adanya badai dan tenggelamnya wilayah pesisir,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sementara, Rocky Candra, mengatakan Komisi XII telah membahas beberapa UU yang akan direvisi salah satunya UU PPLH. RUU Perubahan Iklim yang diusulkan Fraksi PAN dinilai sejalan dengan revisi UU PPLH karena substansinya saling bersinggungan seperti emisi gas rumah kaca, aktivitas industri, pertanian dan lainnya. Karenanya RUU Perubahan Iklim berdampak terhadap dunia usaha.

“Komisi XII mendorong revisi UU PPLH ini digabung RUU Perubahan Iklim menjadi RUU Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim,” pungkas Rocky. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info