Selain itu Fillep mengatakan DPD menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik kementerian dan lembaga pemerintahan, BUMN, dan kalangan swasta untuk memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Sebagai upaya Komite III DPD RI tak hanya fokus pada legislasi dan pengawasan, tapi juga memberikan informasi penting bagi masyarakat luas. Sebab faktanya selama ini tidak semua orang mengetahui informasi beasiswa.
Salah satu bentuk penyampaian informasi itu dilakukan Komite III DPD dengan menggelar Festival beasiswa Merah Putih: Pesta beasiswa Rakyat Indonesia yang digelar 10-11 Desember 2025 di lobi Gedung DPD RI. Selain itu anggota Komite III juga menginformasikan beasiswa pendidikan itu ke masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Langkah lain yang dilakukan Komite III DPD untuk bidang pendidikan dan kebudayaan yakni mendorong RUU tentang Bahasa Daerah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahunan. Filep mengatakan urgensi RUU Bahasa Daerah antara lain menyelamatkan bahasa daerah yang hampir punah di berbagai daerah.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui hasil evaluasi RUU Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan RUU Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan saran serta masukan, rapat kerja baleg DPR bersama Kementerian Hukum dan panitia penyusunan UU DPD menyepakati 2 hal.
Pertama, jumlah Prolegnas RUU Perubahan Kedua Tahun 2025-2029 sebanyak 199 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Kedua, jumlah perubahan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 sebanyak 64 RUU serta 5 daftar RUU Kumulatif terbuka.
“Sekaligus memasukkan 2 RUU usulan DPR (baleg) ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, yaitu RUU tentang Penyadapan serta RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi,” timpal politisi Gerindra itu.
















