Berbagai literatur dan penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (selanjutnya disebut sebagai “Hakim Wasmat”) selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Profesor Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, pada tahun 2011 silam bahkan pernah menyarankan agar pasal-pasal mengenai Hakim Wasmat dihapuskan dari KUHAP. Alasannya, selain implementasi fungsi pengawasan dan pengamatan oleh hakim tidak berjalan secara optimal, konsep tersebut juga tidak tepat secara institutisional karena seolah menempatkan petugas pemasyarakatan di bawah hakim.
Dalam praktiknya memang terdapat 2 hal yang menyebabkan pelaksanaan fungsi Hakim Wasmat dianggap tidak optimal. Pertama, hakim yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan memang tidak melaksanakan tugasnya secara regular sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan ketentuan teknis lainnya. Kedua, Hakim Wasmat melakukan tugasnya, namun tujuan yang diharapkan tidak tercapai, sehingga menimbulkan kesan bahwa pengawasan dan pengamatan dilakukan hanya sebagai formalitas untuk menjalankan perintah undang-undang. Oleh karenanya penting untuk menelisik permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan fungsi Hakim Wasmat tidak optimal.
Sejarah Munculnya Konsep Hakim Pengawas dan Pengamat dan Pengaturannya
Kewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan pidana pada dasarnya diemban oleh Ketua Pengadilan (Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim Wasmat kemudian ditunjuk untuk membantu Ketua Pengadilan dalam menjalankan fungsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP. Pada intinya KUHAP menyatakan bahwa pengawasan dan pengamatan dilakukan terhadap putusan yang menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, termasuk pula bagi pemidanaan bersyarat. Teknis-teknis pelaksanaan dan koordinasi kelembagaan selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas serta Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana (2020) menyebutkan bahwa ide mengenai Hakim Wasmat pertama kali dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yang pada tahun 1973 saat beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Ide ini terinsipirasi dari konsep le juge de l’application des peines yang diterapkan di Perancis.Secara harfiah istilah le juge de l’application des peines (selanjutnya disebut sebagai “JAP”) dapat diterjemahkan sebagai penalty enforcement judge atau sentencing judge atau hakim pelaksana pidana.
Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, konsep JAP cukup berbeda dengan konsep Hakim Wasmat di Indonesia. Mengenai tujuan utama pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan hukuman pidana terhadap terpidana, JAP dan Hakim Wasmat memang memiliki kesamaan. Dalam hal lain, misalnya tentang kewenangan yang dimiliki oleh hakim terkait, bagaimana menjalankan kewenangan tersebut, serta bagaimana pola hubungan antara hakim dengan lembaga lain terutama lembaga pemasyarakatan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya.
JAP memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Hakim Wasmat, sebagaimana diatur dalam Pasal 712-1 sampai Pasal 712-10 Code de procédure pénale (KUHAP yang berlaku di Prancis). JAP adalah hakim yang berkedudukan di pengadilan khusus yang disebut Tribunal de l'application des peines (penalty enforcement court)yang bertugas untuk menentukan bagaimana hukuman penjara dan beberapa bentuk hukuman lain yang membatasi kebebasan (misalnya pemantauan elektronik) dijalankan. Dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukuman tersebut, JAP berkoordinasi dengan Service pénitentiaire d’insertion et de probation (lembaga pemasyarakatan).
Koordinasi ini dimaksudkan untuk menilai kondisi narapidana dan membuat rencana pelaksanaan hukuman yang disesuaikan secara individual guna melihat kemungkinan adanya penyesuaian hukuman di kemudian hari berdasarkan hasil evaluasi lembaga pemasyarakatan. JAP juga bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak terpidana tetap dihormati selama menjalani hukuman. Dalam praktiknya dapat mengintervensi jika terjadi pelanggaran hak asasi narapidana. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan bertugas menjalankan keputusan yang telah ditetapkan JAP, diantaranya mengawasi narapidana, melaksanakan program reintegrasi, dan melaporkan perkembangan narapidana kepada JAP. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa JAP adalah pejabat yang mengarahkan pelaksanaan hukuman, sedangkan lembaga pemasyarakatan adalah pelaksana teknis dan administratif yang mendukung proses tersebut. JAP dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial dan mengurangi risiko residivisme.
