Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA) telah ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas periode 2026 berdasarkan hasil rapat pleno Badan Legislasi dengan para Pimpinan Komisi DPR RI pada 10 Februari 2026 lalu. Saat ini draf rancangan undang-undang tersebut sedang dirumuskan oleh Badan Keahlian DPR RI.
RUU PA digagas dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pengembalian aset tindak pidana dengan cara membuka kesempatan bagi negara untuk merampas aset yang diduga hasil tindak pidana tanpa mensyaratkan adanya putusan pengadilan atas suatu tindak pidana. Sekilas, RUU PA memang terlihat memberikan angin positif dalam upaya penegakan hukum.
Namun, apabila tidak dirumuskan dengan konsep yang matang, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RUU PA dapat menimbulkan berbagai risiko yang justru akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya untuk meningkatkan pengembalian aset tindak pidana. Tulisan ini mencoba menyoroti beberapa konsep-konsep dasar yang perlu diperhatikan secara cermat oleh perumus kebijakan (pembentuk UU) dalam menyusun RUU PA.
Konteks penerapan tindakan perampasan aset
RUU PA perlu mengatur pembatasan dengan standar yang tegas dan konkret mengenai situasi-situasi kapan mekanisme perampasan aset dapat dilakukan. Mekanisme perampasan aset dalam konteks ini secara konseptual memang berada di bawah rezim hukum perdata yakni berupa gugatan terhadap properti (civil in rem forfeiture). Namun, perlu ditekankan bahwa tetap ada standar hukum pidana yang mesti digunakan karena bagaimanapun properti yang dimaksud menyangkut aset terkait dengan tindak pidana.
Dengan demikian sebagai prinsip utama, sebelum menempuh mekanisme perampasan aset tindak pidana, aparat penegak hukum harus dapat menjamin bahwa:
- Apabila dilakukan penuntutan terhadap pelakunya akan menghasilkan putusan bersalah atas perbuatan pidana. Konsekuensinya, perampasan aset dalam hal ini secara prinsip tidak dapat digunakan untuk merampas aset dari perkara-perkara yang pelakunya dijatuhi putusan bebas atau lepas sebelumnya; dan
- bentuk perbuatan pidana yang dimaksud juga mesti memenuhi kriteria tertentu yakni perbuatan pidana yang dapat menimbulkan keuntungan ekonomi yang substansial/signifikan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menjustifikasi adanya kebutuhan mekanisme perampasan aset secara khusus.
Selain memastikan konsep tersebut tertuang secara eksplisit, RUU PA perlu mengatur agar penerapan mekanisme perampasan aset dapat ditempuh pada konteks-konteks dimana proses pidana tidak dapat dilanjutkan yakni ketika tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau ketika perkaranya telah daluwarsa menurut ketentuan undang-undang. Dalam mengatur hal tersebut, RUU PA perlu menghindari istilah-istilah yang terlalu umum dan tidak jelas indikatornya untuk sebuah norma hukum acara, misalnya berupa “perkara yang tidak dapat disidangkan”, sehingga berpeluang membuka celah untuk praktik perampasan aset yang serampangan.
