Di Jepang, misalnya, pendapatan konsultan sudah menurut 40-60 persen akibat penerapan prinsip-prinsip Protokol Madrid. Tetapi peran konsultan lokal tak mungkin dihapuskan oleh Protokol Madrid.
“Peran konsultan HKI adalah peran yang strategis. Untuk itu, saya tidak mundur untuk tetap mengikuti ujian konsultan HKI,” tutur Ali Imron kepada hukumonline.
Peran strategis tersebut terlihat dari dua hal. Pertama, sebelum Protokol Madrid diratifikasi dan AEC 2015 diberlakukan, sebanyak 70persen pendaftaran merek menggunakan jasa konsultan. Akan tetapi, apabila Protokol Madrid diratifikasi, peran ini tidak otomatis hilang. Meskipun pemohon pendaftaran merek asing dapat langsung mendaftarkan merek-mereknya tanpa konsultan, para pemohon akan tetap memerlukan konsultan HKI karena ada pemeriksaan substantif. Jika saat pemeriksaan substantif merek tersebut ditolak dan dikembalikan ke negara pengaju, Ali Imron melihat hal tersebut menjadi lahan Konsultan HKI.
Kedua, ladang bisnis konsultan HKI lainnya adalah ketika ada perkara-perkara di pengadilan. Semakin banyak pendaftaran, kemungkinan besar terjadinya sengketa semakin besar pula. Ini baru asumsi yang belum tentu benar. Jika penolakan atas pendaftaran sedikit, tentu peluang sengketa juga minim.
Namun, pihak yang berpeluang menangani perkara di pengadilan adalah konsultan HKI Indonesia, bukan konsultan HKI asing. “Jadi, tidak perlu takut. Kita harus siap bersaing,” pungkasAli Imron.
















