Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, salah satu fenomena yang paling sering kami jumpai adalah kecenderungan mengkriminalisasi sengketa yang sejatinya berakar dari hubungan keperdataan, terutama yang timbul dari perjanjian atau kontrak. Ketika sebuah kontrak tidak berjalan sesuai harapan, baik karena wanprestasi, perbedaan penafsiran, atau sekedar kegagalan bisnis, jalur pidana kerap dijadikan jalan pintas untuk menekan pihak lawan.
Praktik ini tentu bukan hal baru. Namun, intensitasnya yang semakin tinggi dan penerimaannya yang nyaris dianggap wajar dalam sistem penegakan hukum menunjukkan adanya persoalan struktural yang patut dikritisi secara jujur dan terbuka.
Kriminalisasi Sengketa Perdata: Erosi Batas antara Perdata dan Pidana
Secara doktrinal, hukum perdata dan hukum pidana berdiri di atas rezim, tujuan, dan konsekuensi yang berbeda. Hukum perdata bertujuan memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban antar subjek hukum. Sebaliknya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum melalui pemidanaan atas perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan/tindak pidana.
Dalam konteks perjanjian, kegagalan memenuhi prestasi, yang dikenal sebagai wanprestasi pada dasarnya merupakan persoalan perdata. Mekanisme penyelesaiannya telah tersedia secara jelas, mulai dari gugatan pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga pemutusan kontrak. Namun, dalam praktik, kegagalan tersebut kerap “dinaikkan kelas” menjadi dugaan tindak pidana, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP lama) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP lama).
Di sinilah batas antara perdata dan pidana mulai kabur, dan hukum pidana dipaksa memasuki wilayah yang sejatinya bukan domainnya.
Sebagai praktisi, kami berulangkali menyaksikan pola yang hampir seragam. Ketika hubungan kontraktual memburuk dan jalur perdata dianggap lambat, mahal, atau tidak memberikan posisi tawar yang kuat, salah satu pihak, seringkali pihak yang memiliki pengaruh ekonomi atau politik lebih kuat, memilih jalur pidana sebagai sarana tekanan.
Laporan pidana tersebut biasanya dibangun dengan narasi bahwa sejak awal telah ada iktikad buruk, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Padahal, jika ditelusuri secara jujur dan cermat, hubungan hukum para pihak seringkali bermula dari perjanjian yang sah, dibuat secara bebas, dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sebelum sengketa muncul.
Masalah timbul ketika setiap kegagalan bisnis atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan atau perbedaan penafsiran dianggap sebagai bukti niat jahat sejak awal. Logika semacam ini berbahaya, karena menempatkan risiko bisnis dan perbedaan penafsiran kontrak sebagai perbuatan pidana. Pada titik inilah hukum pidana dipaksa menjadi alat penyelesaian sengketa perdata.
Dalam tataran ideal, aparat penegak hukum diharapkan mampu memilah secara tegas apakah suatu peristiwa merupakan murni sengketa perdata atau mengandung unsur pidana. Namun dalam praktik, tidak jarang laporan tetap diproses meskipun akar permasalahannya jelas bersumber dari perjanjian.
Sebagian penyidik berpegang pada asas bahwa “laporan harus diterima” karena membuat laporan polisi merupakan hak setiap warga negara. Penilaian substansial kemudian diserahkan sepenuhnya pada proses pembuktian. Persoalannya, proses ini seringkali berlangsung tertutup, sementara terlapor tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui dan menguji bukti-bukti yang digunakan untuk melawan dirinya.
Pendekatan ini memang dapat dimengerti secara administratif, tetapi dampaknya sangat serius: terlapor sudah langsung menanggung beban stigma pidana, tekanan psikologis, gangguan reputasi, hingga kerugian bisnis, bahkan sebelum ada putusan pengadilan.
Kenny Wisha Sonda, Pendapat Hukum di Kursi Terpidana
Pada tingkat yudisial, pengadilan sebenarnya telah berulangkali menegaskan bahwa tidak setiap wanprestasi dapat dipidana. Salah satu rujukan penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 yang menegaskan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah merupakan wanprestasi, bukan penipuan, kecuali jika sejak awal perjanjian tersebut didasarkan pada iktikad buruk.
Sayangnya, koreksi semacam ini sering datang terlambat, setelah proses penyidikan dan persidangan yang panjang. Bagi klien yang kami dampingi, putusan bebas atau lepas dari tuntutan tidak selalu berarti pemulihan keadaan seperti sedia kala.
Fenomena kriminalisasi sengketa perdata menemukan ilustrasi yang sangat nyata dalam perkara Kenny Wisha Sonda, seorang in-house legal counsel yang diproses secara pidana karena menjalankan tugas profesionalnya memberikan pendapat hukum kepada pimpinan perusahaan tempat ia bekerja.
Dalam perkara ini, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Kenny Wisha Sonda turut serta melakukan penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuduhan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pendapat dan instruksi hukum yang ia berikan memungkinkan perusahaan tempatnya bekerja menguasai secara melawan hukum hak pendapatan dari perusahaan lain yang memiliki 49% participating interest, dengan potensi kerugian lebih dari USD 31 juta.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Kenny bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung.
Namun, perkara ini menjadi sangat menarik sekaligus problematis karena adanya dissenting opinion dari Hakim Agung Sigid Triyono, S.H., M.H. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 tanggal 20 Agustus 2025, ia secara tegas menyatakan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah hubungan keperdataan dalam bentuk perjanjian.
Fakta persidangan menunjukkan adanya empat perjanjian kerja sama antara PT Energi Maju Abadi dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd yang seluruhnya dibuat secara sah. Sengketa yang timbul, menurut Hakim Agung Sigid Triyono, berakar pada perbedaan penafsiran kontraktual mengenai kapan dan dalam kondisi apa hak distribusi pendapatan dapat dilakukan.
Pendapat hukum yang dijadikan dasar tuduhan pidana justru merupakan pendapat yang diberikan Kenny dalam kapasitasnya sebagai in-house counsel dan berada dalam ruang lingkup tugas jabatannya. Oleh karena itu, menurut dissenting opinion tersebut, tidak terdapat dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Kenny. Jika terjadi wanprestasi, penyelesaiannya adalah gugatan perdata atau arbitrase, bukan pemidanaan terhadap pegawai perusahaan. Atas dasar itu, Kenny seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Ironisnya, mayoritas Majelis Hakim pada dasarnya ikut mengakui bahwa hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh perjanjian. Perbedaannya hanya terletak pada penafsiran bahwa menurut dua hakim agung, hak tersebut sudah ada sementara menurut satu hakim agung tersisa, hak tersebut masih perlu diselesaikan secara keperdataan. Jika demikian, sengketa ini secara konseptual adalah sengketa kontraktual yang semestinya diselesaikan melalui forum yang telah dipilih para pihak yaitu arbitrase.
Terlebih, perkara ini pada akhirnya juga selesai melalui perundingan damai dengan kalkulasi bisnis dan pertimbangan komersil yaitu PT EMP Energi Jaya (EEJ), anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), sebagai induk perusahaan dari PT Energi Maju Abadi mengambil alih seluruh participating interest pada Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd. Selanjutnya mengirim surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar para terdakwa termasuk Kenny dipidana secara restoractive justice mempertimbangkan terjadinya “perdamaian” antara PT Energi Maju Abadi dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd.
Berdasarkan surat tersebut memang para terdakwa dalam perkara ini memperoleh pidana percobaan. Namun sebelum itu, Kenny telah lebih dahulu tersandera dan mengalami penahanan selama hampir dua bulan, menanggung beban dan kerugian fisik serta psikis atas persoalan perdata yang dipaksakan sebagai perkara pidana.
In-House dan Kriminalisasi Sengketa Bisnis
Di luar sengketa perdata itu sendiri, seperti terlihat dalam perkara Kenny, kriminalisasi hubungan kontraktual membawa bahaya lain yang kerap luput dibahas: ancaman pemidanaan terhadap staf perusahaan yang menjalankan tugas profesionalnya, baik staf hukum, keuangan, akuntansi, kepatuhan, maupun manajemen risiko bisnis.
Dalam dunia korporasi modern, keputusan manajemen selalu didahului analisis dan rekomendasi profesional internal yang bersifat advisory, bukan keputusan final. Jika perbedaan penafsiran kontrak atau kegagalan bisnis dapat ditarik ke ranah pidana, dan masukan profesional tersebut dijadikan dasar tuduhan “turut serta” melakukan kejahatan, maka setiap staf hukum yang memberikan opini kontraktual atau staf keuangan yang merekomendasikan kebijakan tertentu berpotensi terancam pidana.
Jika pendekatan ini dibiarkan, setiap staf hukum yang memberi pendapat kontraktual, atau staf keuangan yang merekomendasikan kebijakan tertentu, berpotensi menghadapi ancaman pidana dan menjadi sandera dalam perang dagang perusahaan tempatnya bekerja dengan pihak lawan bisnis. Dampaknya tidak hanya chilling effect di dalam perusahaan, tetapi juga menurunnya kualitas pengambilan keputusan, rusaknya kepastian hukum, dan terganggunya iklim dunia usaha di Indonesia.
*) Fredrik J. Pinakunary dan Hendra Setiawan Boen. Keduanya adalah Senior Partner pada Fredrik J. Pinakunary Law Office dan Managing Partner pada Frans & Setiawan Law Office
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
