Kontrak Kerja Mandiri TKI Perlu Dipikirkan
Berita

Kontrak Kerja Mandiri TKI Perlu Dipikirkan

Dengan tetap memberi perlindungan bagi TKI yang melakukan kontrak mandiri.

Ady
Bacaan 2 Menit

Aloysius mengingatkan, dari tiga tahapan pengelolaan TKI, hukum yang berlaku berbeda-beda. Pertama, perekrutan, peraturan yang digunakan adalah yang berlaku di Indonesia. Seperti, masa pendidikan dan pelatihan. Kedua, penempatan, hukum yang berlaku, khususnya TKI dengan kontrak mandiri adalah peraturan yang berlaku di negara tujuan TKI.

Misalnya, terkait kontrak kerja antara TKI dan pemberi kerja. Untuk menjamin perlindungan bagi TKI, Aloysius mengatakan PJTKI harus menempatkan kantor perwakilan di negara tujuan TKI. Namun, Aloysius mengatakan ada produk hukum lain yang dapat berfungsi memaksimalkan perlindungan TKI di masa penempatan. Seperti, MoU antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan TKI. Ketiga, purna penempatan, hukum yang digunakan mengacu peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, aktivis pembela TKI, Sondang Tampubolon, mengatakan UU PPTKLN tak memberi perlindungan yang maksimal terhadap TKI. Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang dinilai merugikan TKI. Misalnya, dalam pasal 60 UU PPTKLN, Sondang mengatakan TKI yang memperpanjang kontrak kerja mandiri maka PJTKI tak bertanggung jawab atas perlindungan TKI yang bersangkutan. "Lalu siapa yang melindungi TKI," ujarnya.

Sondang juga menyoroti tumpang tindih peraturan peraturan yang ada terkait TKI. Misalnya, dalam UU PPTKLN, TKI dibolehkan untuk melakukan kontrak kerja mandiri. Namun, Peraturan Kepala BNP2TKI No:PER.04/KA/V/2011, melarang TKI yang bekerja di bidang rumah tangga (domestik) melakukan kontrak kerja mandiri. Menurutnya, harus ada regulasi yang jelas dan dipatuhi bersama terkait mekanisme kontrak kerja mandiri. Dengan begitu diharapkan perlindungan terhadap TKI pun semakin terjamin.

Asuransi
Terkait asuransi TKI, mengacu UU PPTKLN, Aloysius melihat semua TKI wajib menjadi peserta asuransi. Namun, dia heran kenapa pihak swasta yang ditugaskan untuk menyelenggarakan asuransi itu. Menurutnya, penyelenggara asuransi untuk TKI itu harus dipegang oleh lembaga pemerintah yang khusus menangani asuransi. Lagi-lagi Aloysius menilai hal itu dapat memaksimalkan perlindungan terhadap TKI yang saat ini cenderung terabaikan.

Pada kesempatan yang sama Pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobby Anwar Ma'arif, menyebut asuransi TKI yang ada saat ini merugikan TKI. Pasalnya, ketika TKI melakukan klaim asuransi, ada proses berbelit yang wajib dipenuhi TKI. Padahal, kondisi TKI tergolong sulit untuk memenuhi persyarataan yang dimaksud. Misalnya, TKI harus kembali ke Indonesia untuk mengajukan klaim.

Selain itu ketika TKI sudah kembali ke daerahnya, dia harus mengurus klaim ke Jakarta. Bahkan pengelolaan uang TKI oleh asuransi menurut pria yang kerap mendampingi TKI bermasalah itu dinilai tidak jelas. Karena, TKI yang bekerja di suatu negara, kemudian si TKI di pindah ke negara lain tanpa keinginannya, maka hak TKI atas asuransi hangus. Padahal, dalam peraturan yang ada Bobby menyebut TKI berhak atas upah selama beberapa bulan. "Klaim susah," ungkapnya.

Menanggapi asuransi TKI, Kepala Divisi Klaim, Produksi dan Marketing PT Paladin International, Muhammad Husein, mengatakan untuk mengajukan klaim asuransi pada dasarnya mudah. Yaitu TKI wajib menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan. Misalnya, ketika TKI di-PHK sepihak oleh pemberi kerja. Untuk mendapatkan klaim, TKI bersangkutan harus membawa dokumen lengkap sebagai bukti yang memperkuat bahwa dia di-PHK. Seperti surat keterangan dari perwakilan duta besar RI di negara tempat TKI bekerja.

Jika berbagai persyaratan yang ada sudah dipenuhi, Husein melanjutkan, dalam beberapa hari perusahaan asuransi akan mencairkan klaim. Menurutnya aturan itu tidak ditujukan untuk mempersulit TKI mengajukan klaim, namun sebagai perusahaan asuransi, harus diketahui secara detail apa penyebab terjadinya kasus itu. Jika memenuhi peraturan yang ada, maka klaim itu pun akan dicairkan. Menurutnya, keluhan terhadap asuransi karena klaim tak kunjung cair bukan hanya dilontarkan oleh TKI ataupun aktivis yang mengadvokasi TKI, tapi juga PJTKI.

Namun, Husein mengatakan bukan berarti perusahaan asuransi TKI tak mengeluh atas aturan yang ada saat ini. Pasalnya, ada ketentuan terkait asuransi TKI yang dirasa memberatkan bagi perusahaan asuransi. Misalnya, calon TKI yang gagal berangkat, menurutnya itu mestinya tidak menjadi bagian dari tanggungan perusahaan asuransi untuk membayar kerugian TKI. Namun, mengingat peraturan yang ada, perusahaan asuransi menanggungnya. “Itu harusnya (tangungjawab,-red) PJTKI,” sebutnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info