Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah melindungi pelapor kasus narkotika. Terutama yang mengadu di posko "Bongkar Aparat" di Kantor KontraS.

"Kami butuh jaminan dari negara bahwa pelapor dan saksi tidak akan dipidanakan," ujar Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta, kemarin.

Hal tersebut penting, kata Putri, karena banyak pengadu yang tidak mau melanjutkan kasusnya karena takut dikriminalisasi oleh penegak hukum.

Sementara, lanjut dia, pihaknya agak kesulitan meminta pertolongan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena persyaratannya saksi bisa dilindungi kalau sudah melapor ke polisi atau telah mendapatkan ancaman.

"Oleh sebab itu kami merasa perlu adanya perhatian khusus dari LPSK terkait hal ini, agar saksi yang melapor bisa langsung mendapatkan perlindungan," tutur Putri. (Baca juga: Ratusan Advokat Tiga Kubu PERADI "Bersatu" Bela Haris Azhar)

Pernyataan KontraS ini pun diamini oleh Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI). Pegiat PKNI Yulistyo Tejo mengatakan pelapor kasus narkoba, terutama yang melibatkan aparat, khawatir jika kasus yang diketahuinya itu menjadi bumerang untuk mereka.

"Jadi sebenarnya mereka butuh jaminan dari pemerintah," ujar Yulistyo.

Adapun KontraS menyatakan kasus dugaan aparat terkait narkotika merupakan yang terbanyak dari laporan masyarakat ke posko darurat "Bongkar Aparat" yang didirikan sejak 4 Agustus 2016.