“Peran koperasi bukan hanya memberikan manfaat kepada diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar.” Demikian pesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-27 Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR, 25 April 2013.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR, Winantuningtyastiti juga memuji prestasi yang dicetak Koperasi Pegawai Setjen DPR. Koperasi Pegawai Setjen DPR memang cukup sering mencetak prestasi. Prestasi terbaru adalah menjadi juara dari total 20 Koperasi Nasional untuk kategori Koperasi Pegawai.
Tahun sebelumnya, Koperasi Pegawai Setjen DPR juga dinobatkan sebagai satu dari 10 Koperasi Primer terbaik di wilayah DKI Jakarta. Lalu, tahun 2009, PT Sucofindo (Persero) menetapkan koperasi ini sebagai satu-satunya USP koperasi primer yang mendapat nilai BB atau sangat baik.
Sejarahnya, dituturkan Ketua Pengurus Rahmad Budiajikepada hukumonline, 26 Juli lalu, Koperasi Pegawai Setjen DPR didirikan pada 31 Januari 1985. Kala itu, nama resminya adalah Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pegawai Setjen DPR dengan mengusung visi, “Membangun Koperasi Mandiri Melalui Partisipasi Aktif Anggota”.
Kemudian, pada tahun yang sama, pengurus koperasi mengembangkan usaha selain USP. “Jadi ada yang sifatnya khusus anggota, ada yang sifatnya layanan umum,” kata Kata Aji, demikian sang Ketua biasa disapa.
Diversifikasi usaha meliputi pembukaan copy center dan printing, travel koperasi, serta pembukaan cafetaria koperasi di Wisma Griya Sabha. Bertambah lagi pusat jajanan serba ada (Pujasera). Dibangun pula mini market yang terletak di komplek perumahan DPR, Kalibata. Terakhir, mengembangkan usaha yang tidak berhubungan dengan anggota berupa unit pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen DPR.
Aji mengutarakan USP akan dikembangkan dengan berorientasi pada tingkat pelayanan yang benefit oriented. Niat itu diterjemahkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak ketiga, seperti dengan perbankan. Kerjasama itu dijalin dalam rangka mendapatkan modal perbankan.
USP memang menjadi core bussiness koperasi untuk anggota yang mendaftar secara sukarela. Jenis pinjaman meliputi pinjaman insidentil pada anggota dengan maksimal Rp100 juta dan tenor maksimal 96 bulan. Kemudian pemberian pinjaman Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp200 juta dengan tenor 180 bulan. Bahkan, lanjutnya, anggota koperasi bisa meminjam biaya ibadah haji maksimal Rp22,5 juta dengan tenor 36 bulan.
Aji mengutarakan selama dua tahun memimpin koperasi pegawai ini, penghasilan koperasi melebihi Rp1 miliar. “Saya tidak pernah menduga pendapatan melebihi Rp1 miliar lebih dalam satu tahun. Sekarang diatas Rp2 miliar,” ujarnya.
Berdasarkan laporan petanggungjawaban pengurus pada April 2012, koperasi dengan anggota 1.344 mengalami peningkatan sisa hasil usaha (SHU). Periode 2010, SHU sebelum pajak sebesar Rp1,082 miliar menjadi Rp954 juta setelah dipotong pajak. Sedangkan periode 2011, SHU sebelum pajak sebesar Rp2,03 miliar menjadi Rp1,7 miliar.
Dikatakan Aji, penghasilan koperasi yang besar diikuti dengan sejumlah prestasi. Antara lain, pada Juli 2009, Koperasi Pegawai Setjen DPR menerima penghargaan tertinggi di Indonesia atas kiprah pembangunan KUKM berupa koperasi berprestasi tingkat nasional. Pada tahun sama koperasi menerima award serta Jasa Bhakti Koperasi.
Koperasi juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perbankan, asuransi dan kedinasan. Ia berpendapat, sejumlah kinerja yang belum maksimal di sektor perdagangan kredit dan pengadaan barang dan jasa akan disesuaikan dengan UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Tidak Identik
Terkait hubungan dengan DPR, Aji meluruskan, koperasi merupakan badan hukum mandiri. “Persepsi koperasi DPR berada di bawah DPR, itu mengganggu bisnis kami. Ada hubungan dengan Setjen dalam aspek pembinaan,” ujarnya.
Hal itu juga menegaskan tak ada perlakuan khusus bagi unit usaha pengadaan barang dan jasa kala mengikuti proyek yang diadakan Setjen DPR. Menurutnya, koperasi mengikuti prosedur yang berlaku. Enggan melanggar aturan, maupun memakai berbagai cara ‘lain’ demi mendapatkan proyek.
Apalagi untuk mendapatkan proyek dengan nilai kurang dari Rp200 juta yang dapat dilakukan penunjukan langsung.Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Akan ‘pagar’ usaha itu, Aji teringat dengan pesan mantan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh. “Silakan koperasi bersaing dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen. Tapi jangan sekali-sekali bermain aturan,” ujarnya mengulang pesan Nining.
Aji memastikan sejak berdiri hingga kini, tak pernah Koperasi Pegawai Setjen DPR tersandung hukum. Apalagi terkait proyek pengadaan di DPR. ‘Pagar’ itu menurutnya menjadi landasan dan kunci utama bagi pengurus koperasi dengan karyawan sendiri sebanyak 22 orang, mengelola usaha agar tetap sehat. Apalagi, pengurus koperasi yakin prospek keuntungan usaha bakal yang meningkat tiap tahun.
Koperasi yakin jika ada benturan dalam melaksanakan proyek pengadaan, jalan terbaik adalah berkonsultasi dengan Sekjen DPR, sebagai pembina koperasi dan Dinas Koperasi. Beruntung, ujarnya sejauh ini, jalur itu belum pernah dilakukan pengurus koperasi. Kalaupun ada persoalan hukum, maka sudah siap pendampingan hukum bagi pengurus koperasi.
Bentuk lain kemandirian Koperasi Pegawai DPR ini ditunjukkan AJi. Yaitu dengan membayar sewa tempat usaha pada Setjen DPR. Pembayaran sewa itu menjadi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setjen DPR. “Kita bayar ke Setjen,” imbuhnya.
Suatu kali, kata Aji, Setjen DPR dihujat sejumlah tokoh koperasi nasional karena menarik sewa dari Koperasi Pegawai DPR. Karena para tokoh koperasi yakin pemberian hak khusus lazim diberikan institusi asal bagi koperasi pegawai sebagai bagian dari perlindungan.
Menurut Aji, membayar biaya sewa sebagai bentuk taat aturandan risiko sebagai badan hukum mandiri. Sekaligus menaati salah satu Peraturan Menteri Koperasi (PMK) tentang Pengelolaan Barang dan Jasa. Disebutkan, terhadap barang dan jasa negara yang belum dimanfaatkan untuk dinas yang digunakan untuk pinjam meminjam, sewa menyewa, maka harus dipungut PNBP.
















