Menurut Haryono, cara penarikan dengan L/C merupakan cara yang paling mudah. Terutama L/C yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Untuk rekening khusus, Haryono mengungkapkan apabila ada sisa saldo dalam rekening maka harus dikembalikan ke lender (pemberi pinjaman).
Sehari sebelumnya, Haryono telah mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan nilai saldo utang pinjaman luar negeri. Data dari Departemen Keuangan (Depkeu) menyatakan nilai saldo utang sebanyak Rp450 triliun. Data dari BI malah lebih sedikit sekitar Rp7 triliun. Data yang dimiliki lender malah lebih besar dari keduanya.
Berdasarkan data-data yang dikumpulkan KPK pada periode 1967-2005, ditemukan hanya 44 persen dari total nilai saldo utang pinjaman luar negeri yang dimanfaatkan. BPK menindaklanjutinya dengan memeriksa sembilan BUMN dan sembilan Departemen. Dari 2.214 perjanjian utang (Loan Agreement), 66 diantaranya diaudit BPK.
Temuan Hasil Kajian Utang Luar Negeri BPK
� Sekitar 500 perjanjian utang (loan agreement) hilang � Pinjaman luar negeri senilai Rp438,47 miliar tidak dapat dimanfaatkan � Ada tambahan biaya minimal Rp2,02 triliun karena keterlambatan pelaksanaan proyek � Terdapat penarikan pinjaman dari rekening khusus (reksus) maupun dana talangan pemerintah yang beresiko tidak mendapat pergantian dari lender minimal sebesar Rp5,04 miliar dan AS$4,23 juta. � Per 26 September 2008, terdapat 61 reksus dengan saldo Rp74,34 miliar yang belum ditutup, walaupun clossing date pinjaman telah lewat. Akibatnya pemerintah menanggung beban bunga atas sisa dana di reksus tersebut. � Terdapat resiko kehilangan dan penyalahgunaan aset negara senilai Rp207,79 miliar. � Negara dibebankan minimal Rp36,38 miliar akibat klausul mengenai biaya asuransi, biaya komitmen dan biaya jasa bank penatausahaan yang dipersyaratkan dalam perjanjian. � Negara mendapat tambahan beban berupa commitment fee dan eskalasi harga minimal Rp2,02 triliun akibat terlambatnya pelaksanaan 25 proyek yang didanai pinjaman luar negeri � Hasil 9 proyek pinjaman luar negeri senilai Rp438,47 miliar tidak dimanfaatkan sesuai tujuan semula. � Belum ada sumber informasi yang handal dan akurat mengenai posisi dan penarikan pinjaman luar negeri yang dapat dipercaya dan dapat digunakan Pemerintah dalam mengambil keputusan.
|
Sumber: KPK
Auditor Utama BPK Sjahri Adnan menyatakan, audit tidak dilakukan di semua instansi karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, audit dilakukan per-sampling untuk periode 2006-2007. Yah, BPK hargai yang sudah dilakukan Depkeu. Mereka sudah bentuk Dirjen Pengelolaan Hutang dan sudah rekonsiliasi dengan BI, ujarnya.
Sjahri membuka kartu mengenai audit utang pinjaman LN tersebut. Baginya sulit melakukan audit tersebut. Alasannya, karena kalau data di departemen itu hilang, pasti di Bappenas juga hilang. Padahal sebagaimana dibenarkan oleh Haryono, manajemen utang pinjaman luar negeri tersebut terdapat di Bappenas dan Depkeu.
Gara-gara Lender?
Ternyata banyak biaya yang muncul karena dianggap biaya keterlambatan penyelesaian proyek dan juga dana talangan yang tidak mau dibayar oleh lender. Padahal keterlambatan ini bukan salah pemerintah sepenuhnya.
