KPK Berharap Sultra Terdepan dalam Pencegahan Korupsi

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedie A Rachim berharap Sulawesi Tenggara menjadi terdepan dalam pencegahan korupsi.

KPK yang mempunyai kewenangan, yakni berkoordinasi supervisi (korsup) dan monitoring akan selalu memberi masukan kepada setiap aksi kegiatan pemerintah, baik pusat maupun di daerah terutama yang terkait tata kelola keuangan negara, katanya pada semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan di Kendari, Rabu (5/11).

Menurut Dedie, tujuan dari kegiatan semiloka yang dilakukan KPK tersebut tidak lain adalah untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, termasuk di Sultra.

Di samping untuk memastikan hasil korsup pencegahan di tahun 2013 telah ditindaklanjuti atau tidak oleh pemerintah daerah yang menjadi penilaian KPK. "Ini penting, sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah," ujarnya.

Ia mengatakan, Sultra dijadikan sebagai kegiatan semiloka karena merupakan program KPK dari 19 provinsi yang masuk dalam kegiatan supervisi pencegahan korupsi untuk tahun 2014 khususnya sektor pertambangan.

Dengan demikian, KPK menilai bahwa pengawasan dalam sektor itu dianggap paling rawan terkait dugaan penyelewengan keuangan negara.

"Oleh karena itu perhatian KPK sangat serius, sebab semangat dan paradigma pembangunan nasional semestinya merujuk pada pembukaan UUD 45 yang harus berpihak pada rakyat. Yang berdaulat itu rakyat, sehingga pembangunan harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung," ujarnya.

Rangkaian semiloka yang diselenggarakan di kantor gubernur Sultra itu juga dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam, Sekertaris Umum BPKP-RI Meidyah Indreswari, Sekda Provinsi Lukman Abunawas, para bupati dan wali kota se-Sultra