KPK Buka Diklat Penyuluh Antikorupsi Bagi APIP
Berita

KPK Buka Diklat Penyuluh Antikorupsi Bagi APIP

APIP selaku pengawas kerap terlibat kasus korupsi.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi korupsi. Ilustrasi: BAS
Ilustrasi korupsi. Ilustrasi: BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) “Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah”. Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, serta 600 orang auditor APIP secara daring, Kamis, (10/9).

“Independensi APIP merupakan suatu keharusan. Mahkota seorang auditor itu adalah independensi. Sekalipun rekan-rekan memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai, tetapi bila dalam melaksanakan pekerjaan dengan mudah dapat diintervensi oleh pejabat tertentu, maka integritas auditor seketika itu juga akan runtuh,” ujar Alex Marwata dalam sambutan pembukaannya di Jakarta.

Usai pembukaan, KPK melalui Pusat Edukasi Antikorupsi menyelenggarakan kuliah umum bertema “Peran APIP Daerah dalam Pencegahan Korupsi”. Hadir sebagai narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tumpak Haposan Simanjuntak dan Ketua Koordinator Wilayah Pencegahan KPK Adlinsyah M. Nasution.

“Pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Ini semuanya membutuhkan peran APIP sebagai lapis ketiga atau layer ketiga pertahanan akuntabilitas di dalam konsep tiga lapis pengendalian atau three lines of defence,” ujar Tumpak yang membawakan materi berjudul ‘Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi’.

Selain peningkatan kapabilitas, diklat persiapan sertifikasi penyuluh antikorupsi ini diselenggarakan untuk mempersiapkan APIP sebagai koordinator pencegahan korupsi di daerah. KPK berharap peran APIP dapat diperluas sebagai agen perubahaan dengan menjadi penyuluh antikorupsi. (Baca: Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi)

Dalam struktur pemerintahan daerah, salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi adalah APIP. Salah satunya, APIP melakukan koordinasi pencegahan korupsi sebagaimana tercantum dalam PP No 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Dengan peran tersebut, maka APIP daerah perlu terus ditingkatkan kapabilitasnya dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi. Harapannya, pelaksanaan pencegahan korupsi di daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak total 11 gelombang (batch) dengan total peserta setidaknya 690 orang yang berasal dari 34 provinsi. Setiap gelombang diikuti oleh sekitar 50-60 orang auditor APIP di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Gelombang terakhir dijadwalkan pada 23 – 27 November 2020.

Salah satu persyaratan untuk menjadi seorang penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi adalah peserta diharuskan memiliki pengalaman dalam bidang antikorupsi selama 5 tahun terakhir dan pernah melakukan penyuluhan antikorupsi dalam satu tahun terakhir. Namun, bagi peserta yang belum memiliki pengalaman tersebut, maka KPK dapat membuka program sertifikasi penyuluh antikorupsi melalui jalur diklat. Calon peserta wajib mengikuti kegiatan diklat selama kurang lebih 5 hari kerja untuk kemudian dapat mengikuti proses sertifikasi penyuluh.

Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 303 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis golongan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi. (Baca: Mempertanyakan Efektivitas Satgas Pencegahan Korupsi dalam Penanganan Covid-19)

Pentingnya APIP

Kehadiran APIP sebagai penyuluh antikorupsi memang terasa penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Apalagi dalam beberapa kasus APIP yang seharusnya menjadi pengawas, justru kerap kali ikut terlibat korupsi.

Contohnya dalam perkara korupsi Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Inspektur Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya pada 2017 lalu. Dari hasil OTT Rabu (2/8) lalu, Sutijipto dan anak buahnya, Kepala Bagian Inspektur Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin juga ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait adanya keterlibatan APIP dalam kasus ini, Laode M Syarif yang ketika itu masih menjadi Komisioner KPK sangat menyesalkan hal ini. Ia mengatakan, Inspektorat merupakan pengawasan internal pemerintahan daerah. Namun, mengapa orang-orang yang seharusnya bertugas sebagai pengawas internal justru ikut menjadi mata rantai dalam proses penyuapan?

Untuk diketahui, pengawasan intern Kementerian/Lembaga ataupun pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota. (Baca: Beragam Upaya Pencegahan TPPU di Sektor Pertanahan)

Sesuai ketentuan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan UU No.9 Tahun 2015, kepala daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan itu, kepala daerah dibantu oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Lantas, bagaimana jika APIP bukannya membantu kepala daerah melakukan pengawasan, tetapi ikut terlibat dalam mata rantai korupsi? Terlebih lagi, tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama kepala daerah atau perangkat daerah lain yang seharusnya diawasi? Kasus Pamekasan di atas, salah satu contoh kasus teranyar yang ditangani KPK.

Sebelumnya, pada Mei lalu, KPK juga menangkap seorang APIP Kementerian. KPK menduga Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyuap Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri agar Kemendes PDTT mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tidak hanya di KPK. Sekitar Juli 2016, Kejaksaan Negeri Mejayan pernah menetapkan seorang APIP sebagai tersangka kasus korupsi. APIP dimaksud adalah Inspektur Kabupaten Madiun Benny Adiwijaya. Beny diduga menyalahgunakan anggaran Inspektorat Kabupaten Madiun yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan pada tahun anggaran 2012-2014.

Akibat perbuatan Benny, keuangan negara diduga dirugikan Rp2 miliar. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Benny divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan. Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,302 miliar subsidair dua tahun penjara.

Masih di tahun yang sama, pada Mei 2016, Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin dan Inspektur Kabupaten Bengkalis Mukhlis. Keduanya bersama-sama Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Herliyan Saleh diduga melakukan korupsi dalam penyertaan modal pemerintah ke PT Bumi Laksana Jaya (BLJ).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info