Drama penjemputan paksa yang berlangsung hingga Kamis (16/11) dini hari berujung anti klimaks. Harapan bisa menjemput paksa sang Ketua DPR Setya Novanto di kediamannya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan membawanya ke KPK pun gagal. Pasalnya, ternyata Setya Novanto tidak berada di tempat. Karenanya, KPK diminta menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Setya Novanto bila dalam hitungan 1 x 24 jam tidak menyerahkan diri.
Permintaan itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus melalui keterangan tertulisnya di Jakarta. “KPK harus segera mengeluarkan status DPO bagi Setya Novanto, karena telah mangkir dari panggilan KPK dan upaya paksa KPK,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Petrus menilai sebagai orang nomor satu di Partai Golkar dan pimpinan DPR itu, tindakannya dipandang telah menghancurkan martabat nama baik lembaga DPR karena telah mangkir dan menghindar dari proses hukum terkait dugaan kasus korupsi e-KTP elektronik. (Baca Juga: Diduga Buron, KPK Minta Setya Novanto Serahkan Diri)
“Sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar, sikap Setya Novanto telah menghancur leburkan nama baik, martabat dan harga diri Partai Golkar dan DPR. Apalagi, kalau sampai KPK menetapkan Setya Novanto dalam DPO karena secara melawan hukum melarikan diri,” ujar Petrus.
Dia menyarankan agar KPK mesti segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab, ia khawatir Setnov berhasil meyakinkan LPSK bahwa dirinya korban dari ancaman kriminalisasi. Apalagi, Setnov dianggap saksi kunci pengungkapan keterlibatan pelaku lain dalam kasus korupsi e-KTP.
“KPK harus cepat bertindak untuk melindungi saksi-saksi lain agar tidak menjadi korban teror selama Setya Novanto berada dalam status buronan KPK,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu.
Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Lucius Karus mengatakan sebagai pimpinan lembaga legislatif tindakan Setnov tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. “Bayangkan seorang pejabat tinggi negara sekelas presiden, ketua DPR tiba-tiba menghilang,” ujarnya.
Dia sepakat apabila KPK menerbitkan DPO bila dalam tempo yang ditentukan KPK, Setnov tidak juga menyerahkan diri. Selain itu, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak perlu menunggu waktu untuk memastikan pemberhentian Setnov sekaligus pergantian pejabat Ketua DPR. (Baca Juga: KPK Pertimbangkan Panggil Paksa Setya Novanto)
Masih di Jakarta
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerangkan Setnov masih berada di Jakarta. Menurutnya, Setnov tetap menjabat Ketua DPR meski berstatus tersangka dalam kasus e-KTP. Dia merujuk UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang tidak bisa serta merta menonaktifkan Ketua DPR. “Kita melaksanakan UU, dia tetap Ketua DPR. Ada aturan menonaktifkan, silakan MKD melakukan pengkajian dan akan dibahas di rapat MKD,” ujarnya.
Anggota Komisi DPR III Supratman Andi Agtas berpendapat penegakan hukum mesti tegas, tetapi juga mesti menghormati hak-hak tersangka. Karena itu, perlu cara agar Setnov mau menyerahkan diri dengan cara yang bijak. Sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Prinsipnya, kita taati saja hukum seperti apa. Saya harap martabat kelembagaan semua terjamin, proses hukum berjalan dan yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan KPK,” ujarnya.
Berpedoman UU MD3
Anggota MKD Ahmad Syafii mengatakan aturan penonatifan seorang anggota dewan sudah diatur gamblang dalam Pasal 244 ayat (1) UU MD3. Pasal ini menyebutkan, “Anggota DPR diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus”.
Atas dasar itu, MKD tak akan mengambil sikap reaksioner terhadap perkara Setnov. Sebab, yang dihadapi sudah masuk ranah hukum. Karena itu, MKD tetap berpedoman UU MD3 ketika hendak memberhentikan sementara anggota dewan yang tersandung kasus hukum. “Jadi kalau belum berstatus terdakwa, ya kita nggak akan melakukan tindakan apapun terhadap dia,” ujarnya.
“Tak ada pembiaran. Kita tidak ingin melanggar aturan yang kita buat sendiri,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra itu.
