Menurut Samad, hasil penggeledahan biasanya mendapatkan sejumlah bukti dan fakta terkait keterlibatan pihak lain. Namun Samad belum dapat memastikan ada tidaknya pihak lain yang bakal ikut terseret dalam kasus tersebut.
Ia menegaskan, penggeledahan dilakukan setidaknya menunjukan keseriusan KPK dalam membongkar kasus di UI.
Anggota Komisi III Martin Hutabarat menyatakan prihatin dengan kasus korupsi yang terjadi di UI. Menurutnyaalumni FH UI itu, kampus tersebut menjadi contoh dunia pendidikan. Namun belakangan menjadi sorotan lantaran diduga dugaan tindak pidana korupsi.
Kendati begitu, ia meminta KPK tidak tebang pilih dan terus melakukan pemberantasan korupsi di UI. “UI harus dijaga dari tikus-tikus segelintir orang itu,” cetus Martin.
Peristiwa tersebut, lanjutnya mencoreng wajah kampus UI. Karena sejak terjadinya kasus dugaan korupsi, kampus di bilangan Depok Jawa Barat itu kian menjadi sorotan negatif. Makanya, Martin mendesak KPK agar ‘membersihkan’ pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Sekalipun pihak internal, eksternal di luar UI maupun pejabat jikalau terlibat, tak ada ampun agar diberantas tuntas KPK,” paparnya.
Martin berjanji akan membantu KPK jika dibutuhkan untuk membersihkan dari pihak yang melakukan tindak pidana kejahatan di UI itu. Ia berharap KPK dapat bergerak cepat dan tidak berlama-lama menuntaskan kasus agar tidak menjadi beban bagi civitas UI. “Kita mendesak KPK secepatnya membersihkan itu agar tidak ragu-ragu dan tidak pandang bulu. Berantas habis dan tidak kenal ampun,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.
Sekedar diketahui, lembaga anti rasuah itu resmi menetapkan wakil rektor SDM, Keuangan dan Administrasi yakni Tafsir Nurchamid pertengahan Juni lalu. Proyek pengadaan informasi dan teknologi perpustakaan pusat periode anggaran 2010 senilai Rp21 miliar itu diduga digelembungkan. Akibatnya diduga merugikan keuangan negara.
KPK, sedikitnya sudah memeriksa 40 orang yang didominasi internal UI. Satu diantaranya adalah mantan rektor UI Gumilar R Soemantri.
Dalam kasus ini, KPK menduga Tafsir melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
