Penuntut umum KPK meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik. Setidaknya, ada tiga hal yang bisa masuk dalam putusan sela hakim.
Pertama, kata jaksa KPK Yadyn, menolak seluruh keberatan terdakwa Jero dan tim penasihat hukumnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah dan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 KUHAP untuk dijadikan dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara Jero.
“Tiga, menyatakan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat berhak untuk mengadili dan berhak menetapkan pemeriksaan atas nama Jero Wacik dilanjutkan," kata Yadyn di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/9).
Untuk diketahui, pada sidang 22 September 2015 lalu, terdapat tiga butir keberatan yang diajukan Jero Wacik. Pertama, menceritakan riwayat hidup singkat dan prestasi Jero saat menjabat sebagai Menbudpar 2004-2011 dan Menteri ESDM 2011-2014. Kedua, penetapan Jero sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kesewenang-wenangan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan dirinya sebagai anggota DPR 2014-2019 pada 1 Oktober 2014. Dan ketiga, Jero menilai perbuatannya adalah kesalahan administrasi yang dikriminalkan.
Berkaitan dengan riwayat hidup dan prestasi Jero, Yadyn mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam materi keberatan atau eksepsi sebagaimana Pasal 156 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan mengenai keberatan Jero mengenai penetapannya sebagai tersangka, hal tersebut telah melalui proses hukum sesuai dengan tata laksana hukum acara pidana dan telah terbukti di praperadilan.
"Sudah diuji dalam sidang praperadilan atas nama Jero Wacik. Hakim tunggal Sihar Purba di PN Jakarta Selatan sudah menolak permohonan praperadilan atas nama Jero Wacik sehingga penetapan tersangka atas nama Jero Wacik adalah sah dan bersesuaian secara hukum," tutur Yadyn.
Berkaitan dengan keberatan ketiga, Yadyn mengatakan bahwa ranah hukum pidana dan hukum administrasi negara sangat berbeda satu sama lain.Dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang digunakan mengenai gerak bebas aparatur negara adalah penyalahgunaan kewenangan dan sewenang-sewenang. Sedangkan dalam hukum pidana memiliki kriteria sendiri yang membatasi gerakan aparatur negara berupa pembatasan kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Sehingga, Jero Wacik tidak bisa mengatakan tindakannya sebagai Menbudpar dan Menteri ESDM merupakan tindakan administrasi karena perbuatannya terkait dengan kewenangan yang melekat dalam dirinya untuk menggunakan DOM bagi dirinya dan keluarganya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Yadyn.
Atas dasar itu, lanjut Yadyn, surat dakwaan yang disusun KPK sudah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahkan, surat dakwaan tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.
"Berdasarkan semboyan keadilan meski langit runtuh, hendaknya menjadi semangat untuk kita semua untuk melakukan penegakan hukum mencari kebenaran materiil demi tegaknya hukum yang berkeadilan, hukum yang memiliki kepastian dan hukum yang berdaya guna demi tercapainya harapan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.
Mengenai hal ini, majelis hakim yang dipimpin Sumpeno akan menyampaikan putusan sela pada Selasa (6/10), pekan depan. "Setelah mendengar tangapan majelis akan mengagendakan putusan sela dan akan kami tunda pada hari Selasa, 6 Oktober," pungkasnya.
