Pengungkapan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di berbagai daerah bisa menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik 'otak' dibalik kasus itu. Dari temuan di sisi hulu tersebut, KPK telah mengumpulkan cukup bukti untuk menjerat aktor utamanya.
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Hamzah mengatakan pihaknya telah mencium aroma korupsi yang dilakukan oleh penentu kebijakan pengadaan damkar waktu itu. Orang yang dimaksud tak lain adalah mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi. Keduanya diduga menjadi otak dibalik penerbitan radiogram tentang pengadaan damkar.
Kala itu, radiogram Nomor 027/1496/Otda menjadi pedoman bagi pejabat-pejabat di daerah untuk menjalin kerja sama dengan Hengky Samuel Daud, Direktur PT Istana Raya, yang sering disebut sebagai staf khusus Hari Sabarno. Gara-gara radiogram tersebut, empat pejabat daerah kini menghiasi daftar tahanan KPK. Mereka adalah mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, Walikota Medan Abdillah serta wakilnya Ramli.
Hingga kini berkas ketiga mantan pejabat daerah itu belum dilimpahkan ke pengadilan. Tahanan lainnya adalah Ismed Rusdany, Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang perkaranya masih disidang. Sementara satu tersangka lainnya sudah divonis empat tahun penjara oleh hakim Tipikor. Dia adalah mantan Walikota Makassar Baso Amirudin Maula.
Chandra mengungkapkan pembuktian kasus damkar di daerah lebih mudah ketimbang di pusat. Kalau yang di hulu (tingkat pusat, red) ini kita perlu merumuskan posisi hukumnya dengan hati-hati karena banyak aspek-aspek tindak pidana disana, ujarnya di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Rabu (14/5). Meski begitu, KPK tidak patah arang. Dengan lima kasus pendahulunya, KPK yakin bakal memiliki konstruksi hukum yang kuat untuk menjerat Hari Sabarno dan Oentarto. Vonis Maula bahkan bisa dijadikan bukti tambahan, ujar Chandra meyakinkan.
Menurutnya untuk menggiring kedua mantan pejabat itu ke kursi terdakwa Pengadilan Tipikor, tidak perlu menunggu seluruh proses persidangan kasus damkar selesai. Yang hulunya bisa tetap jalan tanpa harus menunggu seluruhnya selesai, tegas mantan advokat dari kantor hukum Assegaf, Hamzah & Partner itu.
Tanpa kesaksian Hengky yang masih buron pun, tak masalah, kata Chandra. Sebab, meski perbuatan pidana keduanya dilakukan bersama Hengky, KPK tetap bisa menyasar pertanggungjawaban dari sisi penggunaan kewenangan mantan pejabat di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu. Setidaknya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31/1999 (UU Tindak Pidana Korupsi) bisa digunakan sebagai amunisi untuk menjerat keduanya. Jika belum cukup, KPK bisa menggunakan pasal-pasal gratifikasi. Soalnya, dalam persidangan terhadap Maula, terungkap bahwa kedua mantan pejabat itu pernah menerima uang dari Hengky. Hal itu juga ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Chenny Kolondam, yang tak lain adalah istri Hengky.
Sekarang terserah KPK mau memilih pasal mana yang lebih kuat konstruksi hukumnya. Tentu kami akan menggantungkan pada alat bukti yang kuat, imbuh Chandra.
Sekedar informasi, dalam BAP, Chenny menyebutkan pernah mentransfer uang kepada Hari Sabarno lewat Maria Kurniawati. Tuduhan itu dibantah Chenny saat persidangan Maula. Saya tidak kenal (Hari-red), katanya. Chenny boleh saja berkelit, tapi slip transfer BCA senilai Rp369 juta yang ditandatanganinya berbicara lain. Pasalnya, uang yang ditransfer itu untuk membayar rumah Hari Sabarno di Kota Wisata Cibubur. Chenny berdalih, waktu itu dirinya diperintah Hengky untuk menuliskan slip transfer tersebut.
Hari Sabarno sendiri saat bersaksi dalam persidangan Maula mengakui punya graha di perumahan elit yang terletak di pinggiran Kota Jakarta itu. Namun, purnawirawan TNI itu membantah pernah menerima pembayaran sepeserpun dari Hengky. Berbeda dengan atasannya, Oentarto justru mengaku pernah menerima uang Rp600 juta dari Hengky.
Saling Tuding
Makanya, Hari Sabarno dan Oentarto saling tuding soal penerbitan radiogram ketika persidangan Maula. Hari Sabarno mengaku tidak mengetahui asal muasal terbitnya radiogram tersebut. Tidak pernah dilaporkan pada saya baik lisan maupun laporan resmi, kilahnya saat menjawab pertanyaan Jaksa Sardjono Turin. Bahkan, menurutnya, radiogram itu tidak lazim. Substansinya terlalu teknis dan detil, terang wong Solo yang lahir tanggal 12 Agustus 1944 ini.
Terang saja pernyataan itu dibantah Oentarto. Menurut dia radiogram itu terbit atas perintah lisan dari Hari Sabarno saat menjabat Mendagri. Perintah itu, lanjutnya, muncul setelah ada desakan dari Hengki yang dikenal sebagai staf khusus Mendagri. Baru belakangan saya tahu kalau dia adalah rekanan pengadaan damkar, ujarnya mengakui. Oentarto juga mengungkapkan, mantan Menkopolkam ad interim di Kabinet Gotong Royong tahun 2003 ini pernah memperkenalkan Hengki kepadanya. Kejadiannya, di depan kantor, kenangnya.
Giliran Hari Sabarno yang membantah cerita bekas anak buahnya. Lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1967 itu menolak tuduhan kalau dirinya pernah memperkenalkan Hengki kepada jajarannya. Hanya, mantan orang nomor satu di Depdagri itu mengakui kalau dirinya kenal dengan Hengki.
