KPK Percepat Penyidikan Kasus e-KTP
Aktual

KPK Percepat Penyidikan Kasus e-KTP

ANT
Bacaan 2 Menit
KPK Percepat Penyidikan Kasus e-KTP
Hukumonline

Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (E-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

"Ini perkara yang lama. Itu dipercepat kita ingin penyelesaiannya," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, Selasa.

KPK baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut Sugiharto sebagai tersangka.

Zulkarnain juga mengharapkan audit kerugian negara dapat segera diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ada audit, kita harapkan BPKP berikan perhatian agak cepat diselesaikan audit jumlah kerugian," tambah Zulkarnain.

KPK juga terus melakukan gelar perkara dalam kasus ini sehingga terbuka untuk mengembangkan kasus tersebut.

"Sangat terbuka untuk pengembangan, tapi dari hasil gelar perkara belum ada tersangka baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi.

Hari ini KPK memeriksa empat saksi dalam kasus ini yaitu wiraswasta Indra Syafruddin, Direktur Utama PT Karsa Wirautama Winata Cahyadi, PNS pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri/Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri ta 2012-2013 Achmad Ridwan dan pegawai Money Changer Masagung Liana.

Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP," tambah Johan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info